APBD KULONPROGO : Penyerapan Masih Rendah, Ini Alasannya

dokumen
18 Mei 2015 20:25 WIB Rima Sekarani Kulonprogo Share :

APBD Kulonprogo pada triwulan pertama terbilang masih rendah.

Harianjogja.com, KULONPROGO—Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo 2015 sampai triwulan pertama masih rendah. Realisasi pendapatan sebesar 27,64% sementara anggaran belanja baru terealisasi 13,1%.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulonprogo Rudiyatno mengatakan idealnya rata-rata realisasi APBD 2015 sudah mencapai 25% per 31 Maret lalu. Adapun, Kulonprogo belum mencapai itu karena kebanyakan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru dimulai pada triwulan kedua.

“Sekarang yang sudah jalan baru belanja wajib dan mengikat. Belum ada lelang atau belanja lain terkait dengan investasi,” ungkapnya saat ditemui Harianjogja.com di kantornya, Jumat (15/5/2015). Transisi regulasi dinilai menjadi kendala realisasi APBD 2015 setiap triwulan pertama.

Salah satunya yang menyangkut dana desa karena keberadaan Undang-undang No.6/2014 tentang Desa yang memerlukan aturan turunan di tingkat daerah. Selain itu, petunjuk teknis dari dana alokasi umum maupun khusus juga sering terlambat. Hal itu terjadi hampir setiap tahun.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan DPPKA Kulonprogo Ratna Juita menambahkan realisasi APBD sudah mulai ada pergerakan sejak April kemarin.

“Triwulan pertama memang masih tahap persiapan. Nanti akan lebih terlihat pada triwulan kedua atau ketiga, bahkan memang ada SKPD yang baru menjalankan kegiatan pada triwulan keempat,” katanya.

Ratna memaparkan belanja yang relatif rutin dan saat ini mendominasi adalah gaji pegawai. Belum ada satu pun lelang yang dilakukan. Belanja modal juga masih tahap persiapan.

“Berbeda dengan pendapatan yang lebih teratur. Misalnya pajak yang dibayar bulanan,” ujarnya.

Pemkab Kulonprogo juga harus menyesuaikan jadwal pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Terkadang ada kebijakan dari pusat yang belum bisa dilaksanakan. Misalnya, DAK belum bisa direalisasikan jika belum ada juknisnya.

“Kalau kendalanya dari eksternal begitu, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ucap Ratna.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo juga menilai minimnya realisasi APBD 2015 triwulan pertama sebagai hal yang lumrah. “Memang tidak bisa dipaksakan, baik pendapatan maupun belanja. Belum ada kegiatan SKPD di awal tahun, begitu pula dengan dana bagi hasil pajak. Tapi nanti akan kelihatan di triwulan kedua dan ketiga,” tutur orang nomor satu di Kulonprogo itu.