Advertisement
BANDARA KULONPROGO : Kepala Bappeda : Hak Warga Tak Setujui Dipenuhi
JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoAnggota Tim Asistensi RUUK DIY, Tavip Agus Rayanto (kiri) bersama Tim Asistensi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY memberikan keterangan kepada wartawan perihal di syahkannya RUUK DIY menjadi Undang-undang dalam acara jumpa pers di Gedong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (31 - 8). Dana keistimewaan DIY dengan besaran sekitar Rp 1,2 Triyun untuk tahun 2013 yang diusulkan oleh pemerintah DIY, 90 persen akan digunakan untuk kebudayaan, realisasinya dana
Advertisement
Bandara Kulonpogo berjalan sesuai perda RTRW dan prosedur.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto menegaskan pembangunan bandara Kulonprogo sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW).
Advertisement
Menurut Tavip, lokasi pembangunan bandara yang sekarang merupakan lokasi yang cocok diantara tujuh lokasi yang direncanakan pada awalnya, jika ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari aspek teknis, sosial, ekonomi, dan ilmu kedirgantaraan.
"Paling visible ya disitu," katanya Jumat (29/5/2015).
Mengacu pada rencana strategis, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda DIY, Tavip optimis pembangunan bandara akan berjalan lancar dan sesuai target, serta Undang-undang yang berlaku.
Tavip mengatakan undang-undang juga memberikan hak kepada masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandara.
"Ada proses peradilan di PTUN kita jalani," ujar Tavip.
Proses tahapan pembangunan bandara pun tertunda karena ada proses gugatan warga atas terbitnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara ke PTUN ini. Namun Tavip menegaskan yakin menang dalam pengadilan di PTUN.
Terkait tudingan Komnas HAM, Tavip juga mengaku sudah bertemu dengan Komnas HAM dan menjelaskan mengenai proses dikeluarkannya IPL bandara. Menurut Tavip, dokumen yang diserahkan pada Komnas HAM terkait proses konsultasi publik dan dokumen tim keberatan bandara, yang merupakan bahan pertimbangan dikeluarkannya IPL.
"Data tim keberatan dan pertimbangan warga menolak seperti apa, itu kita serahkan semua," ujar Tavip.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal dan Tarif Bus DAMRI Jogja-Semarang PP
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Tersedia di PJR Temon, Selasa 15 Juli 2025
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Keberangkatan Hari Ini, Selasa 15 Juli 2025, dari Solo Balapan dan Purwosari
Dinas Pastikan Tidak Ada Kekerasan Saat MPLS di Kota Jogja
Keluarga Ungkap Komunikasi Terakhir Diplomat Muda Sebelum Ditemukan Meninggal Tertutup Lakban
DPRD DIY Dorong Penguatan BUMD Lewat Pengawasan dan Optimalisasi Kinerja
Ngemplak Jadi Wilayah Paling Banyak Terjadi Kekerasan Anak di Sleman
Advertisement
Bupati Gunungkidul Endah Labrak Terduga Pelaku Penipuan, Namanya Dicatut Berkedok Rekrutmen ASN
Hari Pertama Operasi Patuh Progo 2025 di Kota Jogja, Puluhan Pelanggar Ditilang
Puluhan Pengunjung Pantai di Gunungkidul Tersengat Ubur-Ubur, Kebanyakan Korban Anak Kecil
Polisi Ungkap Peretas Nomor WA Bupati Kulonprogo Diduga dari Luar DIY
Anggaran Stimulus RTLH di Sleman Selesai Disalurkan, 16 KK Batal Dapat Bantuan
Advertisement
Soal Nasib Pekerja PT SAK yang Tidak Dapat Gaji, Bupati Kulonprogo: Tanya Sana Bukan ke Kita
Berita Pilihan
Advertisement
Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jogja dan Sekitarnya Berawan
- Subhan Nawawi Ingatkan Jangan Ada Perpeloncoan Saat MPLS
- Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang, Senin 14 Juli 2025
- Jadwal Bus Sinar Jaya (Malioboro-Pantai Parangtritis dan Pantai Baron Gunungkidul), Senin 14 Juli 2025
- Rencana Integrasi Puskesmas Pembantu ke Koperasi Desa Merah Putih, Dinkes Sleman Tunggu Juknis
Advertisement
Advertisement
