Advertisement
PILKADA BANTUL : Dukuh di Bantul Jadi Timses Incumbent

Advertisement
Pilkada Bantul diwarnai adanya timses dari kalangan perangkat desa.
Harianjogja.com, BANTUL- Kepala Dusun Kembang Songo, Desa Trimulyo, Jetis Bantul terindikasi menjadi tim sukses calon bupati (cabup) incumbent yang akan maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015. Undang-Undang Desa melarang perangkat desa terlibat kampanye politik.
Advertisement
Dukuh Kembang Songo Anom Suroto terlihat hadir bersama ratusan pendukung dan tim sukses cabub incumbent Sri Surya Widati pada acara pelepasan jabatan bupati Bantul di pendapa Parasamya Pemkab Bantul, Senin (27/7/2015) lalu. Ia mengenakan seragam khusus tim pemenangan Sri Surya Widati warna putih bertuliskan Rumah Pergerakan.
Anom bahkan mengantarkan Sri Surya Widati menuju andong yang akan mengaraknya menuju markas timses Rumah Pergerakan di Jalan Wahidin Sudiro Husodo. Seusai Sri Surya Widati menyerahkan jabatannya ke Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo. Gambarnya mengenakan seragam timses bersama Sri Surya Widati sempat diabadikan sejumlah awak media yang saat itu tengah meliput acara pelepasan jabatan bupati. Anom tak menampik saat ditanyai ihwal keterlibatannya sebagai timses.
"Saya diminta bantuan teman-teman [mendukung Sri Surya Widati], nyambi kepala dukuh dan timses," ujar dia santai, Senin (27/7/2015) kepada media ini. Ia mengklaim tak masalah bila panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Bantul mempersoalkan aktivitasnya.
Ketua Panwaslu Bantul Supardi membenarkan keterlibatan Anom sebagai timses incumbent.
"Tim kami sudah terjun ke lapangan, kami juga punya bukti foto dia mengenakan seragam," terang Supardi, Selasa (28/7/2015). Tim pengawas tingkat kecamatan lanjutnya bakal mengklarifikasi hal itu ke Anom Suroto.
Menurutnya, aktivitas politik Dukuh Kembang Songo itu melanggar Undang-Undang Desa No. 6/2014. Undang-undang itu jelas melarang perangkat desa terlibat aktivitas dukung mendukungan salah satu cabup atau terlibat kampanye politik. Pasal 52 Undang-Undang Desa mengatur sanksi atas pelanggaran undang-undang tersebut berupa sanksi administratif. Mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian sebagai kepala dusun apabila surat peringatan tidak dilaksanakan.
Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Bantul, Harlina mengatakan, lembaganya akan menyampaikan kasus netralitas perangkat desa itu ke lembaga terkait. Sementara sanksi dapat dijatuhkan lembaga tersebut.
"Kalau dukuh, pemberitahuan dapat kami sampaikan ke kepala desa atau atasannya, kewenangan kami hanya sebatas menyampaikan, sanksi lembaga terkait yang menentukan," jelas Harlina.
Harlina menambahkan, dalam menjalankan pengawasn, lembaganya tidak hanya dapat menggunakan Undang-Undang Pemilu, namun juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Desa atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Karena masalah Pemilu ini juga terkait undang-undang lain," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
- Liburan Sekolah, Desa Wisata Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Berwisata di Gunungkidul
- Kerja Sama Pemda DIY-BSSN Ditingkatkan untuk Keamanan Siber
- Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
- Perpustakaan Kota Jogja Kini Buka hingga Malam Hari, Ini Jadwalnya
Advertisement
Advertisement