KEMISKINAN DI KULONPROGO : Ditargetkan Turun Jadi 19%, Warga Diminta Siap Megaproyek

Kemiskinan di Kulonprogo ditarget turun menjadi 19%

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang harus digarap Pemkab Kulonprogo. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim berbagai gerakan yang dijalankan bersama masyarakat sejak 2011 ikut berperan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Hasto memaparkan, angka kemiskinan di Kulonprogo tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 21,3%. Angka tersebut dinilai turun signifikan dibanding tahun 2011 yang mencapai 24,6%. Dia berharap angka kemiskinan tahun 2014 yang akan diumumkan BPS pada sekitar akhir tahun ini bisa kembali menunjukkan grafik menurun.

“Kami harap setidaknya bisa menjadi 19 persen,” ungkap Hasto pada acara syawalan bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedung Kesenian Wates, Kulonprogo, Kamis (30/7/2015).

Hasto memaparkan, ada berbagai gerakan yang cukup diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain Bela Beli Kulonprogo dan bedah rumah, Kulonprogo juga punya gerakan gotong royong masyarakat bersatu (gentong rembes) dan gerakan pendampingan bagi kepala keluarga miskin oleh PNS Pemkab Kulonprogo.

Hasto lalu berpendapat, keberhasilan pembangunan di Kulonprogo tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras berbagai komponen dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.

“Kami juga mohon dukungan dari Gubernur DIY agar proses pembangunan serta berbagai gerakan yang kami jalankan dapat terselenggara dengan baik,” katanya.

Sri Sultan HB X meminta Pemkab Kulonprogo mengantisipasi pembangunan megaproyek yang bakal memberikan berbagai dampak, termasuk penambahan lapangan pekerjaan baru.

Selain infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan profesional harus disiapkan. Hal itu mutlak diperlukan agar masyarakat lokal mampu mengisi posisi dan jabatan dengan standar kompetensi tertentu.

Jika tidak, peluang bisnis dan lapangan pekerjaan yang menjadi buntut megaproyek pada akhirnya hanya jadi ladang keuntungan bagi perusahaan dan kalangan profesional asing. “Mengingat akhir tahun 2015, kita sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA),” tutur Sri Sultan HB X.

Sri Sultan HB X lalu memaparkan, Pemda DIY mengambil peran mengarahkan pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien. Menurutnya, perlu dilakukan pengelompokan mengenai investasi apa yang bisa menguatkan ketahanan ekonomi daerah atau dinilai bakal bermanfaat mendukung pemberdayaan masyarakat.

“Juga [perlu dikelompokkan] investasi mana saja yang perlu didorong karena punya dampak berganda bagi ekonomi daerah sehingga perlu diberi insentif,” ujarnya menambahkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News