PEMKAB BANTUL : Aktivis Laporkan Bupati Bantul ke Presiden

Kepala Disnakertrans DIY Sigit Sapto Rahardjo (pakai kacamata) saat menghadiri acara Syawalan Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (23/7/2015).(JIBI/Harian Jogja - David Kurniawan)
05 Februari 2016 01:20 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Pemkab Bantul untuk pernyataan yang dilontarkan dipertanyakan

Harianjogja.com, BANTUL- Aktivis anti-korupsi memprotes pernyataan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo mengenai proyek pembangunan infrastruktur bermasalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Mereka melayangkan surat ke gubernur hingga presiden untuk mengabarkan pola pikir pejabat daerah mengenai korupsi.

Sejumlah aktivis yang menamakan diri Gerakan Anti-Korupsi Yogyakarta (GAKY) yang terdiri dari sejumlah organisasi antikorupsi di Jogja pada Kamis (4/2/2016) menyerahkan surat ke Pjs Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo.

Surat tersebut memuat pernyataan Sigit Sapto Rahardjo yang dikutip dari media Harian Jogja terbitan 25 Januari 2016. Sigit kepada Harian Jogja mengatakan temuan BPK ihwal adanya pembangunan infrastruktur di Bantul yang tidak sesuai spek merupakan hal biasa.

“Enggak ada indikasi penyelewengan. Walaupun misalnya beberapa proyek fisik tidak sesuai spek. Biasa kan ada pembangunan ditemukan sedikit di beberapa bagian yang speknya kurang,” kata Pjs Bupati Sigit Sapto Rahardjo kala itu.