UMKM DIY : Sebagian Besar UMKM Dibentuk karena Terpaksa
Beberapa Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti pameran yang digelar oleh BPD DIY di The Sahid Rich Jogja Hotel, Kamis (21/1 - 2016). (Bernadheta Dian Saraswati) UMKM DIY mayoritas dibentuk karena terpaksa
Harianjogja.com, JOGJA—Sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY pada awalnya dibentuk karena terpaksa. Oleh karena itu, pendampingan yang tepat harus diberikan kepada UMKM sehingga memiliki semangat enterpreneurship sejati dan bisa berkembang pesat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tri Saktiyana mengatakan, sebagian besar masyarakat terjun ke dunia UMKM karena terpaksa.
“Namun, ketika terpaksa dan mau dipaksa untuk menumbuhkan jiwa wirausaha itu tidak apa-apa. Kalau UMKM itu enggak usah banyak teori, tapi langsung lakukan,” kata dia ketika ditemui di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) DIY, Senin (3/10/2016).
Ia mengatakan, keterpaksaan itu biasanya muncul karena himpitan kebutuhan ekonomi. Ia menilai, keterpaksaan itu memiliki nilai positif karena bisa menempa UMKM sehingga menjadi maju. “Kalau sudah merasakan keuntungan baik secara materi maupun semakin memiliki jiwa wirausaha hal itu akan jadi kepuasan tersendiri,” kata dia.
Sementara itu, Kepala KPw BI DIY Arief Budi Santoso mengatakan, ada dua jenis UMKM yang berkembang di DIY yakni start up dan tradisional. Untuk UMKM tradisional hal yang dibutuhkan adalah pendampingan yang benar dan pemasaran. Setelah itu, baru dibutuhkan modal tetapi tidak berbentuk kredit melainkan alat bantu produksi.
“Hal penting lainnya adalah mengubah mindset UMKM. Masyarakat yang terjun ke UMKM harus memiliki visi dan mau maju, tidak hanya karena kepepet,” ujar dia.
Oleh karena itu, pendampingan yang baik harus diberikan. Pendampingan yang baik adalah pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat kemudian UMKM dilepas untuk berjalan sendiri.
“Misalnya di Bank Indonesia, pendampingan yang kami berikan minimal tiga tahun. Dengan ini dia [UMKM] bisa eksis dan jalan sendiri, tapi setelah itu masih konsultasi ke kita. Kita menjalin engagement. BI gerakkan orang-orang yang bisa bantu seperti Dinas, LIPI, dan lainnya. Harus kroyokan,” ungkap dia.
Ia menyebutkan, UMKM dampingan BI harus ada di semua wilayah DIY sehingga merata. Setiap tahun, minimal harus ada dua UMKM baru sembari mendampingi yang sudah ada.
“Misalnya di Kulonprogo, kami damping UMKM gula semut dan beras menur. Gunungkidul ada mokaf dan coklat, Bantul ada bawang merah, dan Sleman ada susu kambing etawa,” kata dia.
BI memiliki kebijakan ketika memilih komoditas yang didampingi. Komoditas yang dipilih adalah yang mempengaruhi inflasi dan komoditas yang menjadi unggulan masing-masing daerah.
