BANTUAN SISWA MISKIN : Anak Pejabat Dapat Bantuan, Siswa Miskin Malah "Luput"

Bantuan siswa miskin di Bantul mengalami salah sasaran

Harianjogja.com, BANTUL- Data penerima dana bantuan siswa miskin dalam Program Indonesia Pintar (PIP) bermasalah. Anak pejabat dapat bantuan, sebagian siswa miskin justru tidak tercover dana PIP.

Bermasalahnya data penerima bantuan siswa miskin dalam Program Indonesia Pintar diungkapkan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Bantul yang menangani SD dan SMP. Kepala Bidang SMP Dikdas Bantul Suprihastuti mengatakan, lembaganya mendapat pengaduan dari sekolah ikhwal karut marut data penerima PIP.

Pasalnya kata dia, sebagian penerima bantuan PIP bukanlah siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan melain siswa dari keluarga kaya. Sesuai prosedur, tiap sekolah mendata siswa miskin yang keluarganya memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk didaftarkan sebagai penerima PIP senilai Rp750.000 per anak per tahun.

Data siswa miskin calon penerima bantuan itu lalu diteruskan ke Dikdas untuk divalidasi lagi kelengkapan syarat-syaratnya seperti salinan KPS dan kartu keluarga serta KTP orang tua siswa. Seharusnya kata dia, Pusat memberikan bantuan kepada siswa miskin yang diusulkan daerah.

“Kenyataannya tidak, justru yang dapat bantuan itu sebagian siswa mampu yang sebelumnya tidak pernah didaftarkan atau diusulkan sebagai penerima bantuan,” ungkap Suprihastuti, Kamis (6/10/2016).

Bersambung halaman 2

Sejumlah siswa yang mendapatkan bantuan namun tidak layak tersebut misalnya anak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul. Ada pula, anak-anak pejabat lainnya yang turun menerima dana yang bukan haknya.

“Dana itu juga sudah terlanjur ditransfer ke rekening, jadi enggak bisa dikembalikan,” tutur dia.

Namun berapa total dana bantuan yang salah sasaran, Suprihastuti mengklaim tidak melakukan pendataan. Sejauh ini lembaganya hanya menerima komplain dari sekolah bahwa banyak bantuan salah sasaran.

“Bahkan sekolah itu lapor, kok yang siswa miskin sudah didaftarkan enggak dapat justru yang dapat siswa mampu,” imbuh dia.

Persoalan tersebut kata Suprihastuti pernah dilaporkan ke Pusat. Setelah diusut, diketahui bahwa aparat di tingkat Pusat tahun ini menggelontorkan dana PIP ke siswa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan merujuk pada data yang diusulkan daerah.

“Kalau Dapodik itu semua data siswa ada, termasuk siswa mampu atau siswa miskin, siswa berprestasi dan lainnya. Ini kesalahan dari Pusat,” klaim dia.

Dirinya membantah bila sekolah atau Dinas Pendidikan Dasar berbuat curang mengirimkan data penerima bantuan yang salah.

Temuan data bermasalah tersebut menurutnya baru terjadi tahun ini. Pada 2016, sebanyak 33.000 lebih siswa SMP di Bantul menerima PIP baik siswa miskin maupun penerima salah sasaran dengan nilai anggaran mencapai Rp19,9 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News