JJLS GUNUNGKIDUL : Investor Mulai Mengintai, Bagaimana Sikap Pemerintah?

Warga melintasi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Girijati, Purwodadi, Gunungkidul pekan lalu. Kawasan JJLS di pesisir pantai kini diincar investor.(Bhekti Suryani/JIBI - Harian Jogja)
14 Oktober 2016 11:55 WIB Bhekti Suryani Gunungkidul Share :

JJLS Gunungkidul juga menjadi sorotan investor.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Kawasan pantai selatan yang dilintasi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kecamatan Purwosari, Gunungkidul kini diincar berbagai investor. Masyarakat siap-siap gigit jari.

Maraknya investor berdatangan ke Purwosari diungkapkan Sekretaris Camat, Esi Suharto dalam Focus Group Disscusion (FGD) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (13/10/2016).

Para investor itu kata dia berlomba-lomba menguasai titik-titik view atau pemandangan menarik di pantai selatan yang layak dijadikan objek wisata. Kebanyakan para investor itu bergerak menggunakan masyarakat lokal.

(Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/19/jjls-gunungkidul-perubahan-dilakukan-untuk-hindari-kemacetan-di-area-wisata-662419">JJLS GUNUNGKIDUL : Perubahan Dilakukan untuk Hindari Kemacetan di Area Wisata)

“Jadi beli aset atas nama masyarakat lokal, bahkan saya dengar mantan Kepala Kejaksaan Agung juga membeli tanah berhektare-hektare di sini,” tutur dia.

Pesona pantai selatan Gunungkidul ditambah terbukanya akses JJLS mendorong para investor yang notabene bukan warga DIY berbondong-bondong menguasai ekonomi di Gunungkidul. Keberadaan JJLS akan memudahkan akses menuju kawasan wisata di pesisir.

Kondisi di atas menurut Esi harus disikapi pemerintah dan masyarakat.

“Jangan sampai nanti masyarakat hanya jadi penonton atau jadi buruh di usaha-usaha yang dimiliki investor itu,” imbuhnya lagi. Esi berharap ada peran pemerintah mendorong masyarakat mengelola sendiri sektor-sektor wisata di pesisir.

Sejatinya kata dia, masyarakat desa melalui berbagai lembaga seperti organisasi Karang Taruna dapat dilibatkan dan diberi peran mengelola titik-titik wisata agar menguntungkan masyarakat setempat. Sejauh ini Esi melihat belum ada upaya pemerintah kabupaten maupun DIY menyiapkan skenario menghadapi ledakan investasi di pesisir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Syarief Armunanto mengakui, pemerintah daerah selama ini membuka keran investasi kepada investor yang ingin membangun resort maupun hotel berbintang.

“Selama sesuai aturan tata ruang enggak masalah ada investor masuk,” kata Syarief Armunanto.

Sedangkan pelaku wisata yang berasal dari masyarakat setempat menurutnya dipersiapkan untuk ditata keberadaannya. Misalnya disediakan kios lokasi usaha di sekitar pantai.