KEBOCORAN RETRIBUSI : Dewan Usulkan Gandeng Pihak Ketiga

Kebocoran retribusi dapat ditekan dengan menggandeng pihak profesional.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL  – Wacana memihakketigakan pemungutan retribusi sektor pariwisata kembali menguat. Hal ini terlihat dalam Pandangan Umum Fraksi terkait dengan RAPBD Perubahan 2016, di mana mayoritas fraksi setuju dengan wacana tersebut karena dinilai bisa menekan kebocoran retirbusi yang selama ini terjadi.

Dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung Selasa (25/10/2016), setidaknya ada lima fraksi yang satu pandangan terkait dengan wacana untuk menggandeng pihak ketiga dalam urusan retribusi pariwisata. Fraksi-fraksi yang setuju antara lain Gerindra, PKS, Golkar, PAN dan Handayani. Sementara itu, Fraksi Demokrat tidak menyinggung masalah ini dalam PU fraksi, namun secara prinsip tidak menolak dengan wacana tersebut.

(Baca Juga :http://www.solopos.com/2015/08/01/kebocoran-retribusi-mutasi-jabatan-pemungut-retribusi-akankah-jadi-solusi-629205"> KEBOCORAN RETRIBUSI : Mutasi Jabatan Pemungut Retribusi, Akankah Jadi Solusi?)

“Kita tidak mengupas secara mendalam [masalah wacana pihak ketiga untuk penarikan retribusi], tapi kalau dilihat dari isi pandangan umum sudah sangat jelas karena harus ada peningkatan PAD dari sektor wisata yang signifikan. Kalau target ini tidak bisa dipenuhi, maka solusi pihak ketiga bisa dilakukan,” kata Ketua Fraksi Demokrat Gunungkidul Eko Rustanto kepada wartawan, Selasa kemarin.

Dia mencontohkan, untuk upaya peningakatan PAD pariwisata, dalam pembahasan APBD Perubahan Fraksi Demokrat sudah mengusulkan kenaikan target dari Rp22,5 miliar menjadi Rp25 miliar di tahun ini. Menurut dia, peningkatan itu bisa menjadi tantangan bagi pemkab untuk bisa memenuhi target tersebut.

“Saya kira kenaikan itu sangat realistis. Jika ini berhasil, selanjutnya di APBD 2017 kami juga sudah mengusulkan agar PAD-nya meningkat menjadi Rp32 miliar,” ungkapnya.