PETERNAKAN JOGJA : Bersaing dengan Perusahaan Besar, Ini Permintaan Peternak Mandiri

Bernadheta Dian Saraswati

Kamis, 01 Desember 2016 - 07:20 WIB

Mediani Dyah Natalia

PETERNAKAN JOGJA : Bersaing dengan Perusahaan Besar, Ini Permintaan Peternak Mandiri

HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFIAYAM PETELUR-- Seorang pekerja memberi makan pada ayam petelur di sentra peternakan ayam petelur, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Senin (27 - 2). Harga telur di tingkat peternak Rp 14.000 per kilogram, sedangkan di pasaran harganya sekitar Rp 16.000 per kilogram.

Peternakan Jogja yang lokal bersaing dengan peternak integrator

Harianjogja.com, JOGJA -- Sejak 2005, 300-an peternak unggas khususnya ayam potong gulung tikar. Salah satu penyebabnya adalah masuknya perusahaan peternakan integrator yang menguasai pasar ternak dari hulu sampai hilir.

Ketua Asosiasi Peternak Ayam Yogyakarta (Apayo) Hari Wibowo mengatakan selama ini telah terjadi pergeseran peternak rakyat atau peternak mandiri semakin hilang sementara perusahaan ayam skala besar makin banyak. Hal ini membuat kebutuhan daging ayam di pasar justru disuplai dari perusahaan besar tersebut sehingga mengakibatkan Harga Pokok Penjualan (HPP) ayam di tingkat peternak rakyat rendah.

Saat ini, kata Hari, HPP ayam di kandang hanya Rp15.000 padahal normalnya HPP ayam di kandang Rp18.000-Rp20.000. Rendahnya HPP di kandang itu juga tidak diikuti dengan harga daging ayam di pasaran. Saat ini, harga daging ayam masih tetap di level Rp28.000-Rp30.000. Bahkan saat momen tertentu harganya justru naik.

Ia khawatir, semakin banyak perusahaan besar yang bermain, jumlah peternak ayam rakyat semakin tergerus. Dalam kondisi ini, ia meminta pemerintah ikut campur tangan mempertahankan kegiatan peternakan rakyat di DIY. Regulasi menurutnya penting ditegakkan untuk membatasi masuknya investor besar yang justru mengambil pasar bisnis para peternak rakyat.

“Harusnya pemerintah ada pembatasan dan jangan mudah kasih izin,” tegasnya.

Ditanya soal itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian DIY Sutarno mengakui jika pemerintah khususnya di daerah tidak memiliki regulasi kuat untuk mengatur kegiatan perusahaan peternak besar di DIY. “Pemerintah hanya berwenang menjaga bagaimana agar harga di pasar stabil, bagaimana konsumen mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal,” katanya.

Menurutnya, peternak unggas yang bertahan sampai saat ini adalah pemain lama. Mereka tersebar di daerah yang jauh dari permukiman seperti daerah Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News