Advertisement
WISATA KULONPROGO : Pengelolaan Pantai Pasir Kadilangu Belum Miliki Payung Hukum
Kadilangu Van Java menjadi primadona para wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata mangrove Pantai Pasir Kadilangu di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Senin (24/4/2017) pekan lalu. Pembangunan replika Menara Eiffel yang terbuat dari bambu tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. (Rima Sekarani I.N./JIBI - Harian Jogja)
Advertisement
Pengelolaan objek wisata (obwis) Pantai Pasir Kadilangu di dusun Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, perlu didukung dengan adanya payung hukum
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengelolaan objek wisata (obwis) Pantai Pasir Kadilangu di dusun Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, perlu didukung dengan adanya payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes), agar pengelolaan di kawasan setempat tidak dinilai melanggar hukum.
Advertisement
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo, Akhid Nuryati, Senin (15/5/2017) mengatakan, obwis Pantai Pasir Kadilangu, dan sekitarnya memberikan banyak kontribusi bagi desa.
Kendati demikian, karena selama ini belum ada Perdes, maka kontribusi yang didapatkan obwis itu, belum bisa masuk menjadi pos pendapatan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Menurut dia, perlu kesatuan pemikiran yang dibangun bersama-sama, agar pengelolaan obwis yang sudah berusia satu tahun ini bisa digarap secara legal. Nantinya, komisi yang membidangi persoalan ini, akan mendampingi warga lebih dalam.
Kendati demikian, ia mengapresiasi pengelola wisata yang sejauh ini mampu mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh kawasan tersebut, tanpa banyak campur tangan dari pemerintah.
Ia menilai, ke depan, pemerintah perlu mulai memberikan sedikit banyak intervensi. Terutama untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana, meratakan kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat.
Pengelola objek wisata Pantai Pasir Kadilangu, Suparyono menuturkan, memang belum ada Perdes yang memayungi mereka dalam mengelola obwis tersebut.
Ia hanya bisa berharap, agar Perdes segera disusun oleh pemerintah desa, untuk menghindari munculnya tudingan bahwa kegiatan yang mereka lakukan merupakan tindakan melanggar hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
- Kasus Sengatan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul Terus Bertambah, Korban Paling Banyak Anak-anak
- Kepala Sekolah Rakyat DIY dari Bantul dan Kulonprogo, Formasi Guru Menyusul
Advertisement
Advertisement
