Urusan Pendidikan Dapat Alokasi Terbesar dari Pemkot Jogja

Bosda diklaim dapat porsi terbesar dari RAPBD Kota Jogja 2018

Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pendidikan Kota Jogja mengklaim dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) mendapat porsi terbesar dalam anggaran tahun depan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, urusan pendidikan paling besar, yakni Rp418 miliar atau 24,34 persen dari keseluruhan anggaran Pemerintah Kota Jogja. "Porsi terbesar anggaran pendidikan adalah Bosda dan JPD," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja Budi Santoso Ashrori, Selasa (14/11/2017).

Budi mengatakan, Bosda dan JPD merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan. Ia menguraikan besaran anggaran Bosda untuk siswa sekolah dasar (SD) sebesar Rp1 juta dan Rp1,5 juta per siswa SMP per tahun. Dana Bosda tersebut diberikan kepada semua sekolah negeri, swasta, dan madrasah se-Kota Jogja. Selain SD dan SMP, taman kanak-kanak (TK) juga mendapat Bosda Rp10 juta per tahun per sekolah.

Budi mengungkapkan, dana Bosda hanya digunakan untuk kepentingan operasional sekolah, termasuk pengadaan fasilitas jaringan internet serta sarana dan prasarana penunjang sekolah lainnya. Namun, dana itu tidak bisa digunakan untuk pembelian komputernya, karena komputer masuk katagori aset yang pengadaannya sudah diatur melalui anggaran belanja di Dinas Pendidikan.

Selain bantuan operasional sekolah, pihaknya juga menganggarkan sekitar Rp30 miliar bantuan untuk siswa langsung melalui JPD. Nilai JPD untuk siswa SD per tahun Rp2,2 juta, TK Rp1 juta per tahun, dan SMA/SMK Rp3 juta per siswa per tahun. Dana JPD ini dikhususkan bagi siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS).

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menyatakan, Pemerintah Kota Jogja berupaya terus meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan formal mau pun non formal. Menurut dia, Kota Jogja tidak memiliki sumber daya alam (SDA). Hal yang bisa diandalkan adalah sumber daya manusia (SDM), maka peningkatan kualitas pendidikan menjadi mutlak, salah satunya porsi penganggaran lebih tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News