Kanwil DJPb DIY Gelar FGD Pengelolaan KUR dan Aplikasi SIKP

22 Februari 2018 17:05 WIB Kusnul Isti Qomah Jogja Share :

Penyaluran KUR di wilayah DIY tercatat Rp1,6 triliun

Harianjogja.com, JOGJA-Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di aula Kanwil DJPb DIY, Kamis (15/2/2018). FGD ini digelar untuk  menjalin komunikasi dan koordinasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Bagian Administrasi Perekonomian, Dinas Koperasi dan UKM, OJK,  dan Bank penyalur KUR di wilayah Provinsi DIY.

Penyaluran KUR di wilayah DIY tercatat Rp1,6 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 68.000. Target penyaluran KUR 2017 secara nasional belum tercapai 100%. Kepala Kanwil DJPb DIY Ludiro menyampaikan, penyaluran KUR dapat berjalan dengan optimal jika semua pihak yang terlibat memahami regulasi dan melaksanakan peran dan fungsi dengan baik.

FGD ini menghadirkan narasumber Dwi Apriyani yang merupakan Kepala Sub Direktorat Kredit Program dan Investasi DJPb. Ia mengungkapkan, pada 2018 ini pemerintah memberikan subsidi bunga untuk menurunkan suku bunga KUR hingga 7% dari tahun sebelumnya yang mencapai 9%. Dengan penurunan suku bunga ini diharapkan target penyaluran KUR 2018 sebesar Rp116,6 triliun dan tujuan KUR yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu pihak yang melaksanakan pembinaan regulasi penyaluran KUR juga membangun sebuah sistem aplikasi untuk menyediakan basis data guna optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM yaitu Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), namun SIKP belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Hanafi Firdaus yang juga menjadi narasumber mengungkapkan, berbagai permasalahan mengenai aplikasi SIKP, di antaranya minimnya data calon debitur yang diunggah oleh pemerintah daerah pada aplikasi SIKP karena data calon debitur yang tidak lengkap dan masih banyaknya pemda yang belum mengajukan hak akses SIKP. Dari sisi bank penyalur sendiri masih terdapat kendala adanya selisih data calon debitur dan selisih perhitungan pembayaran.

Dalam FGD tersebut turut hadir Eka Hariyanta dari Pemkab Bantul. Atas prestasinya, Pemkab Bantul menjadi pemkab di wilayah DIY yang paling banyak melakukan input data calon debitur pada aplikasi SIKP. Ia memberikan pelatihan teknis kepada Pemda lainnya guna memudahkan input data pada aplikasi SIKP.