Kodim Kulonprogo Susun Peta Potensi Konflik Pemilu 2019

Kodim 0731 Kulonprogo telah memetakan potensi konflik saat Pemilu 2019

Harianjogja.com, KULONPROGO - Kendati pemilu legislatif dan presiden berlangsung di 2019,  Kodim 0731 Kulonprogo telah memetakan potensi konflik saat Pemilu 2019. Kodim Kulonprogo juga melakukan persiapan dengan menyiapkan Babinsa dan pasukan khusus untuk proses pemilu 2019.

Hal tersebut diucapkan oleh Dandim 0731 Kulonprogo Letkol Arm Teguh Tri Prihanto Usman dalam acara Dialog Demokrasi di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Wates, Wates.

"Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, agenda pemilu legislatif dan presiden secara bersama-sama dilakukan. kita siapkan sedini mungkin untuk meredam potensi yang bisa menimbulkan maupun konflik," katanya, Rabu (21/3/2018).

Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa Kodim 0731 Kulonprogo telah mengklasifikasikan dua potensi konflik yang bisa terjadi di 2019 mendatang. Yakni potensi yang berasal dari konflik yang berasal dari dalam penyelenggara dan potensi dari luar penyelenggara pemilu.

"Dari dalam seperti ketidaktegasan penyelenggara terkait yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Untuk yang dari luar ialah pemberitahaan bohong dan pemberitaan buruk yang dilakukan berulang dan membuat potensi konflik berubah menjadi konflik," katanya di hadapan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kulonprogo.

Lebih lanjut, Teguh juga mengungkapkan bahwa siap membantu Kepolisian Resor Kulonprogo untuk membantu dalam pengamanan pemilu 2019 mendatang. Melalui Babinsa dan satu pasukan khusus dalam meredam potensi konflik dan menangani konflik.

"Ada sekitar 30 orang siap dikerahkan untuk membantu kepolisian jika diperlukan, dan untuk meredam kami juga melalui Babinsa," katanya.

Sementara dalam kesempatan yang sama komisioner KPU Kulonprogo, Budi Priyana meminta tokoh masyarakat dan agama yang hadir dapar membantu petugas KPU dalam persiapan pemilu di kemudian hari. Menurutnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menggerakkan masyarakat lainnya untuk aktif dalam proses pemilu.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan bahwa dengan pengaruh tokoh yang hadir masyarakat dapat membantu mengkoreksi kembali data pemilih tetap sementara yang dihasilkan oleh Pantarlih yang bakal dilaksanakan di April mendatang.

"Karena proses pemilu sudah berlangsung dari 17 Agustus 2017, jadi dengan pengaruh tokoh masyarakat yang hadir dapat membantu petugas tingkat desa, dan kecamatan dalan melaksanakan prosesnya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News