Penanganan Autisme di DIY-Terhalang Tenaga

Harianjogja.com, JOGJA—Penanganan terhadap penderita autisme di DIY masih terhalang minimnya tenaga ahli. Ratusan anak autis belum bisa mengakses layanan untuk anak berkebutuhan khusus lantaran jumlah dokter spesialis masih kurang.

Hari Peduli Autisme Sedunia diperingati saban 2 April setelah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2007. Peringatan ini dijadikan PBB untuk mendorong semua negara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap autisme dan menangani autis sejak dini.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau World Health Organization (WHO), secara global, dari 150 anak terdapat satu anak autis. Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun 2010 hingga 2016, terdapat kurang lebih 140.000 anak di bawah usia 17 tahun menyandang autisme. Prevalensi autisme meningkat dari 1:1.000 kelahiran pada awal 2000 menjadi 1,68:1.000 kelahiran pada 2008.

Pemda DIY telah memiliki Pusat Layanan Autis (PLA) di Kulonprogo. Sayangnya, fasilitas itu belum mampu mengakomodasi semua anak autis. Hingga tahun ini, terdapat sedikitnya 350 anak yang mendaftar di PLA. Namun, hanya 64 anak yang dapat mengikuti program penyembuhan. Ratusan anak autis lainnya masuk daftar tunggu dan harus mengantre sebelum ikut program penyembuhan. Hambatan ini muncul karena keterbatasan personel.

Sekretaris PLA DIY Suherman mengatakan idealnya dua paramedis merawat satu anak autis. Namun, di PLA DIY, satu anak ditangani satu dokter tumbuh kembang anak.

“Sebenarnya tidak bisa dipastikan berapa perbandingan ideal personel perawatan dengan anak. Ada yang mengatakan dua personel untuk satu anak, tetapu ternyata ada anak yang membutuhkan hingga empat orang untuk merawatnya,” kata Suherman, Sabtu (31/3/2018).

Beban kerja dokter di fasilitas kesehatan tersebut sangat berat. Satu dokter diminta melayani anak dari pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, kemudian menyusun laporan dan baru pulang pukul 16.00 WIB.

“Kami hanya memiliki 20 personel,” ujar dia.

Tenaga di PLA DIY terdiri atas sembilan macam profesi yang berbeda: dua dokter umum, satu dokter tumbuh kembang anak, tiga psikolog, tiga terapis wicara, dua terapis perilaku, dua fisioterapis, dua terapis okupasi, dua penilai, dan tiga administrator.

“Kami masih membutuhkan tambahan tenaga untuk menambah kapasitas peserta program di PLA DIY,” kata Suherman.

Saat ini, sistem baru sedang digodok agar dapat menampung lebih banyak peserta program di 2018 ini. Jadwal assesment atau wawancara terhadap pasien akan dimampatkan. PLA DIY ingin melayani setidaknya 120 anak autis pada tahun ini.

Sebanyak 59 anak yang sudah terdaftar harus menjalani tes inteligensi terlebih dahulu sebelum mengikuti program penyembuhan. Sayangnya, anak autis belum tentu bisa lancar untuk mengikuti program lanjutan sesuai alur. Keterbatasan personel masih menjadi hambatan.

“Terkadang setelah dari psikolog, anak tersebut harus menunggu layanan program lainnya karena jadwal dokter penuh dalam pekan,” ucap dia.

Fasilitas di PLA Gratis karena dibiayai APBD. Selain terhalang minimnya personel, letak pusat pelayanan yang tidak strategis juga menghalangi penderita autisme dari berbagai penjuru DIY memanfaatkannya.

Menurut Suherman, penyandang autis di Gunungkidul kesusahan karena jarak tempuh yang jauh untuk mengikuti program tersebut. Pengakses PLA DIY adalah 166 anak Kulonprogo, 31 anak Jogja, 68 anak Bantul, 55 anak Sleman, dan 30 anak dari luar DIY.

“Tidak ada anak autis dari Gunungkidul yang mengikuti program di sini. Malah warga Purworejo ada,” ucap dia.

Sumber Daya Terbatas

Permasalahan sumber daya manusia dalam penanganan anak autis ternyata tidak hanya terjadi di PLA DIY. Sekolah Dasar di Kulonprogo menghadapi masalah serupa. Ketika PLA DIY terantuk kuantitas sumber daya manusia yang minim, SD Negeri di Kulonprogo terbentur kualitas pengajar.

“Kami masih membutuhkan pelatihan dalam bentuk diklat atau yang lainnya agar memiliki kemampuan menghadapi anak pengidap autisme,” ungkap guru SD Negeri Gadingan, Wates, Hari Kuntoro.

Menurut Hari, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Gadingan yang ditunjuk sebagai Sekolah Model Inklusi di Kulonprogo di 2012 lalu masih bergantung dengan guru pendidikan khusus (GPK) yang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY. SD Negeri Gadingan saat ini membimbing 15 siswa berkebutuhan khusus. Perangai anak pengidap autisme yang tidak dapat ditebak menyebabkan guru reguler kebingungan mengatasi mereka.

“Seluruh sekolah di Kulonprogo sekarang mau menerima siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi kami kebingungan membimbing mereka,” ucap dia.

Kepala Disdikpora Kulonprogo Sumarsana mengaku sudah pernah ada pelatuihan untuk guru reguler dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Di Kulonprogo terdapat 37 model sekolah inklusi dan tidak ada anak berkebutuhan khusus yang ditolak masuk sekolah.

“Kami kembali mengusulkan pelatihan tersebut kepada guru reguler, harapannya di 2019 SD dan SMP Kulonprogo telah memiliki guru reguler yang mampu menangani anak dengan berkebutuhan khusus seperti anak yang mengidap autisme dan tidak tergantung GPK dari Disdikpora DIY,” kata dia.

Masalah di Bantul juga demikian. Suyatno, Kepala Seksi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan Bantul mengatakan semua sekolah di Bantul wajib menjadi sekolah inklusi sejak 2015 lalu. Namun, sarana prasarana fisik maupun sumber daya manusia masih terbatas.

Dari catatan Dinas Pendidikan Bantul, sebagian besar penyandang disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusi biasanya mengalamai keterbatasan fisik seperti tuna netra, tuna rungu ataupun low vision. “Autis sedikit sekali, bahkan sekarang tidak ada kalau dari data,” kata dia.

Sekolah yang membimbing siswa penyandang disabilitas diberi subsidi Rp10 juta per tahun untuk.

Menurut dia, sekolah inklusi untuk anak autis sulit diwujudkan karena butuh pemahaman dari lingkungan sekolah. Kemampuan tenaga pengajar juga harus istimewa karena mesti bisa mendampingi anak autis sembari terus memberikan pendidikan yang layak bagi siswa lainnya.

“Ini berbeda dengan penanganan penyandang disabilitas fisik yang cenderung lebih mudah asal ada sarana dan prasarana.”

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Disdikpora Gunungkidul Tijan mengatakan terdapat 800 siswa berkebutuhan khusus di jenjang SD dan SMP. “Meliputi anak autis, tuna rungu, tuna netra, lambat belajar dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Namun dari 800 itu yang dapat dikatakan cukup parah sekitar 300,” kata dia.

Kepala Sekolah SLB 1 Gunungkidul Widi Pranyata mengatakan di sekolahnya ada 16 siswa autis dari berbagai jenjang SD sampai SMA. Siswa autis perlu pendekatan khusus.

“Ada terapi juga untuk autis dari ahlinya. Satu anak autis seharusnya ditangani satu guru, karena mempunyai karakter sendiri-sendiri,” ujar dia.

Namun, penanganan ideal itu sulit karena jumlah guru yang memahami autisme masih sedikit. Solusinya, SLB 1 Gunungkidul mengelompoknya anak-anak autis meski kondisi mereka berbeda.

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan siswa. Kami juga berharap keluarga ataupun masyarakat menciptakan lingkungan yang baik sehingga perkembangan siswa juga lebih baik.”


Masih Didata

Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja sejauh ini belum memiliki program penanganan khusus penyandang autis. Pemkot masih mendata anak-anak penyandang autisme dengan menggandeng sejumlah lembaga, salah satunya Forum Keluarga Anak dengan Disabilitas (FKKADK) Kota Jogja.

Data penyandang difabel semua jenis di Jogja yang tercatat di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jogja sebanyak 3.948 orang. Dari data tersebut, penyandang autisme hanya 51 orang.

“Data itu bukan berarti semua warga Jogja, tetapi mereka yang berdomisili di Jogja,” kata Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi, Tri Maryatun.

Tri Maryatun mengatakan tidak ada penanganan khusus untuk autis. Sejauh ini Dinsos fokus menangani difabel katagori berat atau difabel yang sudah tidak mampu beraktivitas mandiri kecuali harus dibantu orang lain, serta difabel yang masuk katagori keluarga miskin.

Tahun ini ada 115 difabel yang mendapat bantuan jatah hidup sebear Rp300.000 per bulan, yang diberikan selama setahun.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jogja Octo Noor Arofat mengatakan belum ditanganinya penyandang autis secara khusus karena selama ini tidak terlihat perbedaan anak autis dengan nonautis.

Octo mengaku tidak mudah untuk mendata penyandang autis karena masyarakat masih cenderung menyembunyikannya.

“Ini pekerjaan berat bagi kami untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak autis,” ujar dia.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja Budi Asrosi mengklaim hampir semua sekolah negeri di Jogja bisa menerima semua anak didik yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang autis. Jika sekolah itu merasa kesulitas menangani penyandang disabilitas, sekolah itu akan berkoordinasi dengan sekolah terdekat yang lebih lengkap fasilitasnya. Sekolah yang sudah menyediakan fasilitas lengkap untuk semua anak berkebutuhan khusus adalah SD Giwangan Umbulharjo dan SD Karangwaru Tegalrejo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News