Kadin dan UGM Jalin Kerja Sama
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjalin sinergi dengan Perguruan Tinggi.
Wisata Embung Nglanggeran di Kecamatan Patuk./Harian Jogja-Galih Eko Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Tahun ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menaikkan target investasi daerahnya seiring pariwisata yang makin berkembang di Bumi Handayani.
Kenaikan target investasi sekitar Rp27 miliar dibandingkan 2017. Tahun lalu, target investasi dipatok Rp83 miliar sedangkan tahun ini Rp110 miliar. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul Irawan Jatmiko menganggap wajar kenaikan itu.
Alasannya, tahun lalu, realisasi investasi melebihi target, yakni Rp84 miliar, sehingga terjadi kenaikan 1,2% dari target. “Makin wajar karena tiap tahun selalu ada kenaikan [target],” ungkapnya, Selasa (3/4).
Tahun lalu, sedikitnya ada lima jenis investasi dari 150 perusahaan. Nilai investasi terbesar berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang mencapai sekitar Rp57 miliar. Disusul dari jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, yang kisarannya Rp12 miliar.
Irawan optimistis target tahun ini tercapai seiring berkembangnya sektor pariwisata. Cuma ada satu hal yang perlu dibenahi, yakni masalah perizinan. Tahun lalu, masih ada investor yang belum melengkapi perizinan, seperti investor perhotelan yang ada di Kecamatan Wonosari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjalin sinergi dengan Perguruan Tinggi.
Prabowo menyebut Program MBG dapat memutar uang hingga Rp10,8 miliar per desa setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Disdik Sleman hanya mengakui enam lomba nasional untuk Jalur Prestasi Khusus SPMB 2026 jenjang SMP.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.