Advertisement
Harga Tanah JJLS Terlalu Murah, Warga Gunungkidul Gugat Pemerintah ke Pengadilan
Warga terdampak proyek JJLS menunjukkan surat harga pembelian tanah di depan Pengadilan Negeri Wonosari, Senin (16/4/2018). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Polemik pembebasan lahan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang Planjan-Tepus antara warga Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul dengan Tim Pengadaan Tanah JJLS belum menemui titik terang.
Bahkan kini warga terdampak proyek JJLS telah ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Wonosari, pada Senin (16/4/2018). Adapun inti gugatan tersebut terkait dengan nilai ganti rugi tanah yang dirasa warga tidak sesuai standar.
Advertisement
Kuasa hukum warga terdampak dari Nusantara Law Firm, Ferry Okta Irawan mengatakan sebanyak 37 warga terdampak telah mencabut persetujuan dan menyatakan keberatan atas nilai ganti rugi tanah. Atas hal itu itu, pihaknya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum layangkan gugatan ke PN Wonosari. Adapun yang menjadi tergugat ialah Tim Pengadaan Tanah. Dalam hal ini yang masuk tim ada BPN Provinsi DIY, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tim Appraisal. “Harapannya nanti adanya pertimbangan pemberian nilai ganti rugi yang wajar," ujarnya kepada wartawan, Senin.
Ferry menjelaskan, langkah hukum tersebut ditempuh karena adanya ketidakadilan yang menimpa warga terdampak. Adapun ketidakadilan tersebut dilihat dari nilai ganti rugi lahan yang berkisar Rp50.000 hingga Rp300.000. Jumlah itu dianggapnya jauh dari kata layak dan tidak wajar. "Kami membandingkan [harga tanah] dengan desa sebelah. Pada 2008 lalu di Planjan, Saptosari itu paling rendah Rp150.000 per meter persegi. Masa sekarang turun jadi Rp 50.000. Normalnya setiap tahun itu harga tanah semakin naik, ini malah turun," ungkap Ferry.
BACA JUGA
Ia menambahkan selain masalah harga yang dirasa tidak masuk akal, pihaknya mencurigai adanya dugaan malaadministrasi yang dilakukan Tim Pengadaan Tanah JJLS. Menurutnya hal tersebut mulai dari proses sosialisasi hingga pemberian ganti rugi. "Mereka [Tim Pengadaan Tanah JJLS] harusnya mengacu pada peraturan undang-undang. Namun dalam prakteknya beberapa tahapan banyak dilewati, seperti tidak adanya musyawarah harga tanah," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Beredar di Kota Jogja, Ratusan Batang Rokok Ilegal Disita Petugas
Tanpa DAK, Disperpusip Kulonprogo Gandeng Komunitas
Pedagang Pantai Sepanjang Harus Pindah Awal 2026
Dapur MBG Sleman Kini Layani Kurang dari 2.000 Orang
Advertisement
Target 11 Juta Wisatawan, Jogja Gelar Travel Fair 2025
Realisasi Investasi Gunungkidul Rp687 M, PMDN Dominan
9 Awan Panas dan Puluhan Guguran Lava di Gunung Merapi Sepekan
Layanan Dukcapil Bantul Beralih ke Sistem Web
Herry Fahamsyah Pimpin PAN Bantul
Advertisement
Bantul Siaga Musim Hujan, Dinsos Aktifkan 14 Kampung Tanggap Bencana
DIY Siapkan Perda Baru Perkuat Lembaga Sosial
Jadwal DAMRI Semarang Jogja Hari Ini, Cek Tarifnya di Sini
Wali Kota Hasto Wardoyo Ikut Jogja Cling di Malioboro
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis dan Pantai Baron
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 9 November 2025
Berita Pilihan
Advertisement
92 Layanan Pos Universal Diresmikan untuk Dukung Penyaluran BLT
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
