Sejumlah OPD di Gunungkidul Belum Mencapai Target Kinerja Keuangan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul belum 100% dalam mencapai target kinerja keuangan yang direncanakan 2017 silam. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Nota Penjelasan 3 dan LPP APBD di Gedung DPRD Gunungkidul, Senin (25/6/2018).

Tercatat Dinas Kesehatan yang ditargetkan Rp44.187.387.773, realisasinya Rp43.025.441.592 atau mencapai sebesar 97,37%; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditargetkan sebesar Rp1.005.000.000 realisasi sebesar Rp965.938.136 atau mencapai sebesar 96,11% ; Rumah Sakit Umum Daerah ditargetkan sebesar Rp53.516.159.443 realisasi sebesar Rp50.708.635.412 atau mencapai sebesar 94,75%. Seluruhnya adalah urusan wajib.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak ditargetkan, tetapi ada realisasi sebesar Rp58.669.615.824 yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diklasifikasikan menurut 15 urusan wajib serta urusan pilihan sesuai peraturan daerah Gunungkidul Nomor 11/2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017. Untuk urusan Wajib dan pelayanan dasar ditargetkan Rp98,7 miliar bisa terealisasi Rp153,3 miliar, atau 155,3%.

Badingah menambahkan untuk Urusan Wajib Nonpelayanan Dasar yang sebelumnya ditargetkan Rp1,8 miliar, bisa teralisasi Rp3,2 miliar. Sejumlah OPD juga telah melampaui target seperti Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp936.972.000 realisasi sebesar Rp1.371.828.360 atau mencapai sebesar 146,41%; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditargetkan sebesar Rp516.043.000 realisasi sebesar Rp721.580.000 atau mencapai sebesar 139,83%.

Namun untuk Dinas Lingkungan Hidup tidak mencapai target pasalnya dari target Rp400.000.000 realisasi sebesar Rp382.961.000 atau mencapai sebesar 95,74%.

Adapun untuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak ditargetkan tetapi ada realisasi sebesar Rp499.424.530,00 yang berasal dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang tidak ditargetkan tetapi ada realisasi sebesar Rp269.390.400,00 yang berasal dari Retribusi Ijin Membangun Bangunan,"katanya

Sementara untuk urusan pilihan Rp 30, 1 miliar terealisasi Rp 31,6 miliar. Meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan sebesar Rp785.000.000 realisasi sebesar Rp983.398.420 atau mencapai sebesar 125,27%; Dinas Pariwisata ditargetkan sebesar Rp25.667.728.750 realisasi sebesar Rp26.900.904.585 atau mencapai sebesar 104,80%; Dinas Pertanian dan Pangan ditargetkan sebesar Rp694.530.000 realisasi sebesar Rp720.988.650 mencapai sebesar 103,81%; dan atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp3.035.871.799,04 realisasi sebesar Rp3.052.077.875 atau mencapai sebesar 100,53% .

Adaun untuk Penunjang Urusan, yang ditargetkan Rp 1,66 miliar baru bisa terealisasi sebesar Rp1,65 miliar. Rinciannya yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp73.661.034.236,09 realisasi sebesar Rp83.040.595.436,51 atau mencapai sebesar 112,73%; PPKD ditargetkan sebesar Rp1.589.780.162.537,37 realisasi sebesar Rp1.575.735.375.194,39 atau mencapai sebesar 99,12%

Meski begitu Juru Bicara DPRD Gunungkidul Eko rustanto tetap mengapresiasi Pemkab Gunungkidul yang memperoleh WTP dari BPK. Namun dia meninggalkan sejumlah catatan yakni meliputi perbaikan khususnya terkait manajemen organisasi. "Masih perlu diperbaiki, tapi untuk saat ini saya pikir sudah baik," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News