Anggaran Tinta Beres, Pencetakan E-KTP Bisa Dilakukan Lagi

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulonprogo (Disdukcapil) telah mengajukan anggaran untuk pembelian tinta Ribbon untuk pencetakan e-KTP. Jawatan itu menargetkan bulan ini pencetakan e-KTP sudah bisa kembali dilaksanakan.

"Sudah dianggarkan. Tinggal menunggu persetujuan. Setelah disetujui kemudian ada proses pembelian. Sudah dievaluasi oleh Gubernur DIY dan tidak dicoret. Oktober ini sudah bisa cetak e-KTP. Prosedurnya memang panjang," ujar Kepala Disdukcapil Kulonprogo, Djulistyo, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (2/10/2017).

Sebelumnya diberitakan, pencetakan e-KTP di Kulonprogo terpaksa dihentikan karena Disdukcapil Kulonprogo kehabisan tinta Ribbon. Tinta ini digunakan untuk mencetak identitas warga di lembar e-KTP. Warga yang sudah merekam data pribadi sementara harus puas dengan surat keterangan perekaman. Habisnya persedian tinta Ribbon disebabkan karena melonjaknya pengajuan pembuatan KTP-el dari masyarakat. "Ada yang mutasi. Ada yang KTP lama yang minta ganti baru, itu yang tidak kami prediksi. Kalau dari KTP pemula bisa terlihat di data kelahiran, itu yang menyebabkan habis tintanya," kata Djulistyo beberapa waktu lalu.

Agar kejadian yang sama tidak terulang lagi, Djulistyo berharap antara perencanaan dan pengusulan bisa sinkron. Ia meminta usulan anggaran dari Disdukcapil tidak banyak dievaluasi. Pasalnya, aspek kependudukan seperti blangko akta kelahiran, blangko e-KTP, tinta dan kutipan-kutipan akta sangat penting.

Ia mengibaratkan hal-hal itu sebagai sembako dan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. "Sehingga berapa pun yang kami minta, tentu dengan perhitungan, itu yang tidak dievaluasi. Misalnya mau beli 60, jangan dikasih 35. Karena kami bertanggung jawab. Kami tahu apa yang kami inginkan," katanya.

Djulistyo mengatakan anggaran yang diberikan ke Disdukcapil tidak akan mubazir. Menurutnya, sangat penting usulan anggaran Disdukcapil dipenuhi seutuhnya, sebab saat permintaan masyarakat melonjak, tidak ada stok yang bisa dipergunakan lagi. Pasalnya persediaan yang disiapkan hanya stok standar.

"Harus bisa dibedakan mana kebutuhan pokok yang ibaratnya sembako, dan mana yang tidak. Kalau kebutuhan dasar sebaiknya tidak banyak dievaluasi," kata Djulistyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News