Sleman Bebas BABS, 90,51% Warga Sudah Gunakan Jamban Sehat Permanen

Harianjogja.com, SLEMAN—Kabupaten Sleman sudah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Hingga saat ini tercatat sudah ada 294.081 kepala keluarga (KK) atau 90,51% warga menggunakan jamban sehat permanen.

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, mengatakan dalam sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), salah satu pilarnya yakni bebas dari BABS. "Di Sleman salah satu pilar yaitu bebas dari BABS sudah terwujud," katanya saat mendapat penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam upaya STBM berkelanjutan, Kamis (18/10/2018) pekan lalu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, akses sanitasi di Sleman tahun ini sudah ada sebesar 294.081 KK atau 90,51% yang menggunakan jamban sehat permanen. Namun masih ada 12.767 KK atau 3,93% menggunakan jamban sehat semi permanen. Sisanya yaitu 18.068 KK atau 5,56% menggunakan jamban sehat permanen dan jamban sehat semi permanen.

Secara nasional Kementerian Kesehatan mencatat ada satu provinsi dan 21 kabupaten/kota yang telah mencapai 100% bebas dari BABS. Menurut Sri Muslimatun, di Sleman Pemkab tidak hanya berhenti di bebas BABS saja, tetapi mencoba untuk mengampanyekan pilar STBM yang lain yaitu cuci tangan pakai sabun, pengamanan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. "Di tahun ini 12 desa dari 86 desa di Sleman mendeklarasikan diri sebagai Desa STBM yang mengimplementasikan lima pilar STBM," ujar Sri Muslimatun.

Dalam memberikan fasilitas sanitasi yang bersih, tahun ini Pemkab Sleman membangun beberapa fasilitas sanitasi bagi masyarakat. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman, Junaidi, mengatakan jajarannya membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) individu di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Gamping 150 unit; Berbah 150 unit; Tempel 392 unit; Sayegan 127 unit; Moyudan 233 unit; Pakem 70 unit; Godean 181 unit; dan Mlati 194 unit.

"Selain IPAL individu, juga ada IPAL komunal bagi 1.000 KK tetapi secara bertahap dibangun sampai 2020," ujarnya, Senin (22/10/2018). Ia berharap agar pembangunan IPAL tersebut bisa mengurangi dampak dari masih banyaknya sanitasi tidak layak dan tercemarnya lingkungan akibat air limbah domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News