Buruan Sewa, Stan Sekaten Tinggal Tersisa 18 Kapling
Ilustrasi PMPS Sekaten. - Harian Jogja/Desi Suryanto Harianjogja.com, JOGJA- Dari 514 kapling stan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2018 yang disewakan, saat ini tinggal 18 kapling saja yang belum laku. Panitia PMPS 2018 optimistis seluruh kapling stan laku disewa jelang pembukaan perayaan tahunan itu pada 2 November mendatang.
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jogja Evi Wahyuni mengatakan masih tersisa 18 kapling dari 514 kapling lahan yang disewakan untuk PMPS.
Padahal, panitia hanya membuka waktu pendaftaran sewa lahan selama dua hari, sejak Rabu (24/10/2018) dan Kamis (25/10/2018). Pendaftaran lahan yang masih tersisa 18 kapling tersebut akan dilayani di Kantor Disperindag Jogja.
“Sebenarnya yang antre ingin menyewa sudah banyak. Kami optimistis semua kapling bisa laku. Apalagi tidak ada pembatasan jumlah kapling yang bisa disewa oleh satu pedagang,” katanya, Kamis (25/10/2018).
Menurut Evi, mayoritas pendaftar yang menyewa lahan di PMPS merupakan pedagang kuliner, permainan dan fesyen. Ada juga pedagang yang menawarkan berbagai jenis dagangan lainnya.
Para pendaftar melunasi biaya sewa selama 10 hari pertama penyelenggaraan PMPS. “Yang jelas tidak jauh berbeda dibanding penyelenggaraan tahu-tahun sebelumnya,” kata Evi.
Penyewa sudah berhak membangun stan meskipun PMPS akan dibuka secara resmi pada 2 November dan berakhir pada 19 November. Di Alun-Alun Utara Jogja, tampak aktivitas penyewa lahan membangun stan. Beberapa stan bahkan sudah hampir selesai dibangun seperti stan permainan komedi putar. “Yang jelas para penyewa lahan harus mengikuti aturan yang sudah menjadi kesepakatan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Panitia PMPS 2019 Maryustion Tonang mengatakan, tahun ini tidak ada prosesi pasang pathok menjelang pelaksanaan PMPS. Sebagai gantinya, Panitia hanya melakukan doa bersama yang dipusatkan di Kecamatan Kraton. Prosesi wilujengan atau selamatan tersebut berupa doa bersama dan dhahar kembul antara perangkat pemerintah dengan abdi dalem Kraton Jogja.
