PAD Pariwisata Bantul 2026 Ditarget Rp29 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pariwisata Bantul menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata pada 2026 sebesar Rp29 miliar dengan mengandalkan agenda event, promosi destinasi, serta optimalisasi retribusi wisata.

Pada 2026, agenda event yang digelar langsung oleh Dispar Bantul terbatas. Dari dana keistimewaan, hanya satu kegiatan yang dipastikan terlaksana, yakni Festival Keroncong Pesisir yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

Selain itu, Dispar Bantul juga mengandalkan event berbasis komunitas seperti ajang lari pantai ke pantai pada Februari 2026 dengan estimasi peserta sekitar 5.000 orang. Kegiatan semacam ini dinilai efektif mendongkrak kunjungan wisatawan ke wilayah Bantul.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dispar Bantul, Markus Purnomo Adi, mengatakan pada 2026 jumlah event yang dilaksanakan langsung oleh Dispar terbatas. Dari dana keistimewaan (danais), Dispar hanya menggelar satu agenda, yakni Festival Keroncong Pesisir yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

“Kalau yang dilaksanakan langsung oleh Dispar itu hanya satu, dari danais, yaitu Keroncong Pesisir sekitar bulan Juni,” kata Markus, Rabu (7/1/2026).

Selain event yang digelar pemerintah, Dispar juga mengandalkan kegiatan yang diselenggarakan komunitas. Salah satunya adalah ajang lari yang akan digelar pada 14-15 Februari 2026 dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 5.000 orang.

“Itu acara lari pantai ke pantai, real running. Pesertanya sekitar 5.000 orang,” katanya.

Agenda lain yang dipastikan tetap digelar adalah Festival Layang-layang, meski waktu pelaksanaannya belum ditentukan. Markus menilai, kegiatan berbasis komunitas tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bantul.

Di sisi lain, Dispar juga mendorong optimalisasi PAD melalui penarikan retribusi di TPR. Menurut Markus, tantangan di lapangan masih kerap terjadi, terutama terkait perdebatan dengan wisatawan yang melintas menuju wilayah Gunungkidul melalui kawasan Bantul.

Meski demikian, ia menegaskan jalur menuju Gunungkidul saat ini masih banyak melalui TPR Parangtritis sehingga potensi PAD tetap dapat dioptimalkan. Dispar juga terus melakukan sosialisasi jalur alternatif kepada wisatawan melalui kanal media resmi.

Terkait target PAD 2026 yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Markus menjelaskan capaian PAD sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Ia menyebut puncak kunjungan terjadi pada 2022 pascapandemi Covid-19 dengan total kunjungan mencapai 2,7 juta orang.

“Setelah 2022 memang trennya menurun. Banyak faktor, salah satunya kondisi ekonomi,” katanya.

Selain faktor ekonomi, kebijakan pembatasan kegiatan pelajar, khususnya dari Jawa Barat, juga berdampak signifikan. Markus menyebut mayoritas pengunjung destinasi wisata di DIY, termasuk Bantul, berasal dari kalangan pelajar.

“Mayoritas pengunjung itu pelajar. Ketika ada pembatasan dari Jawa Barat, dampaknya terasa sekali,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini wisatawan cenderung tetap berwisata namun dengan pola pengeluaran yang lebih hemat, seperti memilih destinasi yang dekat, membawa bekal sendiri, hingga menekan biaya konsumsi.

“Orang tetap berwisata, tapi lebih efisien. Mereka cari yang dekat dan murah,” katanya.

Terkait kemungkinan penyesuaian harga tiket maupun tarif parkir, Markus menegaskan kebijakan tersebut bukan kewenangan Dispar, melainkan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah terkait.

Namun demikian, ia menilai skema tiket terusan kawasan pantai Bantul yang berlaku sejak 2025 masih cukup kompetitif.

“Dengan Rp15.000 itu bisa mengakses banyak pantai di kawasan Parangtritis. Yang dibayar ulang biasanya hanya parkir,” katanya.

Optimalisasi penarikan retribusi di TPR serta promosi jalur dan destinasi wisata menjadi strategi utama Dispar Bantul untuk menjaga kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News