Lahan Pengganti SDN Nglarang Terdampak Tol Jogja Solo Sudah Ditetapkan

Harianjogja.com, SLEMAN — Upaya relokasi SDN Nglarang yang terdampak pembangunan Tol Jogja–Solo Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo–Junction mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemkab Sleman akhirnya menemukan lahan pengganti yang tidak berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga proses pembangunan sekolah bisa dipercepat.

Sebelumnya, relokasi sekolah ini mandek karena calon lahan baru justru masuk dalam zona LSD dan LP2B. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif lain.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, mengatakan Kementerian ATR/BPN telah memberikan rekomendasi agar relokasi dilakukan di lokasi yang sepenuhnya bebas dari status perlindungan lahan. Setelah diskusi terbatas dengan berbagai pihak, termasuk Pemda DIY dan Keraton, dua titik alternatif akhirnya dipetakan.

“Ada saran juga dari Provinsi, juga ada Keraton, cari yang non-LSD dan terdekat,” ujar Agung, Rabu (7/1/2026).

Dari dua titik yang ditemukan, lokasi di sisi timur Nglarang kemudian dipilih sebagai opsi terbaik. Lokasi tersebut berjarak sekitar 300 meter lebih dari sekolah lama.

“Akhirnya sudah fix di situ, kemudian siteplan-nya sudah dipaparkan minggu kemarin,” jelasnya.

Agung menyebut lahan tersebut berstatus Tanah Kas Desa (TKD) dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Saat ini sebagian area digunakan sebagai kolam dan memerlukan pengurukan sebelum dibangun gedung sekolah baru.

Tahapan pembangunan masih menunggu pengecekan lanjutan terhadap siteplan yang telah disampaikan minggu lalu. Menurutnya, proses komunikasi dengan pihak sekolah maupun komite juga sudah dilakukan.

“Sampun kalurahan sudah, komite sudah. Intinya sudah dikomunikasikan,” tegas Agung.

Keinginan Wali Murid

Sebelumnya ratusan wali murid mendatangi Kantor Kalurahan Tlogoadi untuk meminta kepastian relokasi. Mereka menolak opsi memindahkan siswa ke shelter sementara, dan mendesak pembangunan gedung baru diprioritaskan.

Salah satu wali murid, Suprihatin Widyastuti, menegaskan shelter semestinya digunakan pada kondisi bencana, bukan untuk proses belajar.

“Bukan kami tidak mendukung proyek nasional, kami mendukung. Tapi tolong, jangan korbankan masa depan kami,” tuturnya.

Selama proyek berlangsung, sejumlah siswa dilaporkan kerap izin tidak masuk karena sakit, mulai dari batuk, pilek, hingga demam.

Kontraktor Siap, Lahan Terkendala

Pimpinan Proyek Tol Jogja–Solo Paket 2.2, Dyah Ekawati Suryani, mengungkapkan desain gedung baru SDN Nglarang sebenarnya sudah selesai tahun lalu dan anggarannya pun tersedia. Namun pembangunan tidak bisa dimulai karena lahan awal berada dalam kawasan LSD dan LP2B.

“Secara anggaran kami sangat siap. Tapi kalau izin belum diurus, kami tidak berani melakukan pembangunan karena ini urusannya dengan pidana,” ujarnya.

Staf Ahli Direksi PT JMJ Bidang Pengadaan Tanah, Muhammad Amin, menambahkan desain dan kontraktor pemenang sudah siap sejak setahun lalu.

“Anggaran dan kontraktor yang menang sudah ada,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News