Sempat tertunda, Tes CPNS untuk DIY Digelar Senin
Peserta tes CPNS berjubel menanyakan informasi pembatalan kepada panitia dan pengawas ujian CPNS di Gor Amongrogo, Kota Jogja, Jumat (26/10/2018). - Harian Jogja/Sunartono Harianjogja.com, JOGJA- Sempat tertunda, pelaksanaan tes kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Pemda DIY dipastikan digelar pada Senin (29/10/2018).
Hal itu berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara No.K.Reg.I/2176/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 perihal Perubahan Jadwal Tes CAT Tahun 2018. Dalam surat tersebut juga disebutkan perubahan jadwal Tes CAT terjadi karena kendala teknis (kejadian force majeur) saat jadwal tes yang digelar pada Jumat (26/10/2018). Ketentuan cetak kartu, tempat pelaksanaan dan tata tertib tes tidak ada perubahan.
Sekda DIY Gatot Saptadi membenarkan kepastian pelaksanaan tes CAT hasil perubahan tersebut. Termasuk kesiapan peralatan yang sebelumnya menjadi kendala teknis. "Semua sudah siap. Kami sudah umumkan di website," katanya saat dikonfirmasi Harianjogja.com, Sabtu (27/10/2018).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ribuan CPNS yang sedianya mengikuti CAT pada Jumat (26/10/2018) harus kecewa karena jumlah laptop yang disediakan panitia tidak memadai dengan jumlah peserta. Jumlah laptop yang disediakan hanya 200 padahal untuk setiap sesi yang mengikuti tes berjumlah 450 orang. Panitia akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan tes waktu karena dikhawatirkan mengganggu kenyamanan peserta.
Gatot mengatakan, koordinasi dengan pusat telah dilakukan secara intens terkait pelaksanaan tes CPNS ini. Posisi Pemda DIY hanya menyiapkan tempat, hardware dan sofware sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Semua pihak yang terlibat sudah berusaha menjalankan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, namun dalam perjalanan ternyata terhambat di kedatangan hardware.
Gatot menyarankan sebaiknya ke depan, peralatan disiapkan daerah sehingga tidak perlu memobilisasi alat dari pusat ke daerah. Ia meyakini jika peralatan komputer disiapkan dari wilayah DIY yang relatif dekat, dapat meminimalisasi terjadinya kendala. "Nyatanya yang pelaksanaan BKN di Jalan Magelang bisa terlaksana, karena alatnya dari daerah. Tetapi kami hanya menjalankan kewenangan pusat," katanya.
