Advertisement
Ini Kejanggalan yang Dilakukan UGM soal Kasus Pelecehan Seksual Menurut Ombudsman
Kiri ke kanan, Humas Kita Agni, Nadine; Dosen Fisipol UGM, Pipin Jamson; Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu; dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, Budi Matahari; memberikan keterangan pers terkait kasus pemerkosaan di UGM di kantor ORI DIY, Sabtu (10/11 - 2018).
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menduga otoritas UGM telah menuda dan berlarut-larut dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap salah seorang mahasiswi Fisipol oleh pelaku HS dari Fakultas Teknik. Dugaan ini muncul karena kasus ini tidak tertangani sejak 2017.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu mengatakan setelah mendapatkan informasi dari pihak Kita Agni (solidaritas mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang turut mengadvokasi korban), UGM terkesan menutup-nutupi kasus demi mempertahankan nama baik kampus.
Advertisement
"Bukannya mengupayakan dengan mempercepat perlindungan terhadap korban. Korban dibiarkan sendiri menyelesaikan kasusnya," katanya dalam jumpa pers di Kantor ORI perwakilan DIY, Sabtu (10/11/2018).
Sampai kasus ini bergulir hampir 1,5 tahun, ia melihat penyelesaian kasus tidak ada yang tuntas. Rekomendasi dari tim investigasi bentukan UGM juga belum dilakukan secara penuh. Menurut Ninik jika hal ini dibiarkan, potensi kekerasan pada korban bisa semakin terbuka, misalnya melalui dosen dalam pemberian nilai.
Ia menduga pemerkosaan ini terjadi karena tidak ada pembekalan cara perlindungan terhadap kekerasan seksual, keamanan, dan fisik kepada mahasiswa maupun dosen pendamping. "Saya tidak yakin ada pembekalan materi itu baik saat proses perkuliahan atau sebelum berangkat KKN," katanya.
Dosen pembina KKN juga disebutnya tidak menangkap masalah ini dengan cepat. Karena setelah kasus pemerkosaan terjadi pada 7 Juni 2017 dan dilaporkan ke dosen, yang dilakukan justru penyelesaian secara kekeluargaan. "Kasus ini seakan-akan kasus pencurian permen, kasus biasa. Kalau ini yang terjadi, seorang dosen pembina KKN berarti tidak punya perspektif perlindungan pada mahasiswa," tegas Ninik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rekrutmen Panwacam Pilkada Sleman Dibikin 2 Gelombang, Ini Tujuannya
Pilkada 2024, Heroe Poerwadi Hingga Singgih Raharjo Ambil Formulir Partai Golkar
Harga Pangan di Bantul Pekan Ini: Beras Turun, Bawang Merah Melonjak
Golkar DIY Bakal Terima Nama Calon yang Dijaring di Pilkada 2024, Berikut Nama-nama Kandidatnya
Advertisement
Serangan Wereng Meluas, DPP Kulonprogo Basmi dengan Pestisida
Danais Rp2,7 Miliar Dikucurkan untuk Program Padat Karya di Bantul
Pilkada 2024, PDIP DIY Tegaskan Terbuka Bekerja Sama dengan Partai Lain
Calon Haji di Gunungkidul Dijadwalkan Berangkat Mei 2024
Imunisasi Serentak IBI DIY untuk Memperluas Cakupan
Advertisement
Pemkot Jogja Dampingi Pengusaha Muda, Inkonsistensi Menjadi Kendala
Program Bela Beli Ku Jadi Andalan Kulonprogo Memajukan UMKM
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Selasa 23 April 2024
Lowongan Pendaftaran CPNS dan PPPK: Ada 538 Formasi, Gunungkidul Segera Umumkan Tahapan Seleksi
Top 7 News Harianjogja.com Selasa 23 April 2024: Aerotropolis YIA hingga Jukir Liar di Kota Jogja
Advertisement
Jadwal Layanan Samsat Keliling Kota Jogja Selasa 23 April 2024
Berita Pilihan
Advertisement
10 Orang Tewas Usai Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan, Berikut Kronologinya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- MPBI DIY Bakal Mengawal Penyaluran THR Lebaran yang Belum Tuntas
- Januari-April, Belasan Anak di Jogja Terpapar Kasus Flu Singapur, Berikut Gejalanya
- 6 Pelaku Parkir Liar di Jalan Perwakilan Hanya Didenda Rp300 Ribu, Satpol PP Jogja: Terbukti Bersalah
- Gempa Pacitan M 5,1 Dirasakan Hingga Jogja, Warga Langsung Keluar Rumah
- Rayakan Seni Fotografi Panorama dengan Epson International Pano Awards ke-15
Advertisement
Advertisement
