Peran Perempuan dalam Politik Praktis Masih Rendah

ILustrasi kekerasan anak - JIBI
25 Desember 2018 15:15 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Keterwakilan perempuan dalam politik praktis masih rendah. Hal itu disampaikan Sekretaris Forum Komunikasi Perempuan Politik (FKPP) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY, Novia Rukmi di sela-sela diskusi bertema Dengan Semangat Hari Ibu, Kita Tingkatkan Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Politik yang diadakan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Kulonprogo, di Aula Sadewa DPRD Kulonprogo, Sabtu (22/12).

Menurut Novia peran perempuan dalam politik itu penting. Dalam pembuatan kebijakan baik dari tingkat RT, RW, dusun, desa, bahkan eksekutif yudikatif, kaum hawa harus mengisi di sana.

Dia menjelaskan secara populasi jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dalam kenyataannya belum mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan yang sangat besar, sehingga perlu keterwakilan perempuan untuk mengawal kebijakan yang pro terhadap perempuan, anak, lansia dan sebagainya.

Menyoal peran di lingkup perempuan di parlemen, secara kuantitatif menurutnya masih jauh. Targetnya ada afirmatif action, minimal 30 persen keterwakilan perempuan di semua level,baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

"Teman-teman yang didorong untuk menjadi legislator perempuan secara kualitas masih banyak yang harus dibenahi, baik kemampuan komunikasi politiknya, lobi, secara kapasitas diri dan integritas juga harus dibenahi," kata Novia.

Ketua DPRD Kulonprogo yang juga anggota KPP Kulonprogo, Akhid Nuryati, mengatakan partisipasi perempuan di dunia politik masih kecil. Padahal dalam politik, perempuan merupakan posisi yang strategis, yakni sebagai salah satu sarana untuk memperjuangkan aspirasi terutama perempuan dan memperjuangkan hak-hak dan apapun yang berhubungan dengan perempuan. "Dengan adanya KPP ini harapannya sebagai ajang eksistensi perempuan parlemen dan perempuan lainnya mendorong keterwakalian peremuan di parlemen bertambah," ujar Akhid.

Akhid mengatakan tugasnya sebagai koordinator di DPRD Kulonprogo ketika berbicara dalam forum diskusi perempuan lebih banyak berbicara pada implementasi perempuan parlemen itu seperti apa. Tujuannya bisa memotivasi masyarakat khususnya perempuan untuk tertarik menjadi anggota parlemen.

Dia mengungkapkan jumlah perempuan di lingkup DPRD Kulonprogo sebanyak tujuh dari total 40 anggota Dewan, masing-masing dua dari Fraksi PDIP, tiga di PKB, Gerindra dan Nasdem masing-masing satu orang . Dari total jumlah perempuan tersebut baru bisa memenuhi 18% dari standar minimal 20 persen keterwakilan kaum hawa.

"Kami menyebar di dalam alat kelengkapan dan komisi. Hanya pembagian komisi, Komisi IV tidak ada perempuannya. Padahal itu komisi bidang kesra yang banyak bersinggungan dengan urusan perempuan," kata Akhid.