Petugas Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Penertiban APK melanggar aturan di Gunungkidul, Rabu (14/11/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
18 Januari 2019 08:57 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Harianjogja.com JOGJA - Penertiban pelanggaran dalam berkampanye juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jogja.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja, Herry Eko Prasetyo mengatakan, pada Kamis Satpol PP melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Gondokusuman dan Mergangsan. APK dilepas dari sejumlah titik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, karena dipasang di daerah larangan.

Ketua Bawaslu Kota Jogja, Agus Inharto menyatakan, penindakan motor berknalpot blombongan ada di ranah wewenang kepolisian. Sedangkan penertiban APK, selain di Mergangsan dan Gondokusuman, Bawaslu juga menyasar wilayah Kecamatan Wirobrajan.

Menurut dia, selain lewat penertiban, sudah banyak pula parpol yang memindahkan sendiri APK yang melanggar regulasi pemasangan.

"Tentu saja setelah ditegur oleh kami dan Panwaslucam," ujarnya.

Agus meminta, hendaknya pelaksana kampanye dalam pemasangan APK mengindahkan nilai estetika, tidak dipasang di fasilitas umum. Baik itu di tiang bendera pemerintah, tiang listrik, tiang telepon, tiang cctv, rambu lalu-lintas maupun pepohonan.

"Pemasangan di lokasi milik perseorangan ataupun swasta, harus mendapat izin tertulis dari yang punya kewenangan atau pemiliknya," tuturnya.