Lelang 1 Jabatan Pemkot Jogja Bakal Dilakukan Terpisah, Ada Apa?

Logo Pemkot Jogja (Harian Jogja)
24 Januari 2019 14:20 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 13 Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemerintah Kota Jogja masih kosong lantaran hingga kini proses lelang yang masih berjalan. Bahkan per 1 April mendatang, satu JTP juga bakal lowong.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengatakan lelang untuk satu JTP yang lowong per 1 Apil tersebut akan dilakukan secara terpisah agar proses lelang jabatan menjadi lebih cepat. Terlebih dia berharap tahapan kaitannya panitia seleksi lelang bagi 13 JTP sudah kelar pada 1 Februari 2019.

Dengan begitu pada Maret sudah bisa dimulai pengisian. Bila pelaksanaan lelang harus menunggu satu orang yang pensiun, maka situasi akan menjadi lebih sukar. Terlebih bila kelak disusul ada pejabat lain yang pensiun di bulan selanjutnya.

"Pensiun ya pensiun, jadi tidak ada kaitannya itu. Saya hanya minta, tidak perlu ada spekulasi aku melu iki ra melu iki ra [saya diikutkan lelang ini atau tidak ya]. Pansel (panitia seleksi) bekerja, yang lain [ASN] juga bekerja, jangan sampai adanya lelang ini memengaruhi kinerja harian," kata dia, Kamis (24/1/2019).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jogja, Sarwanto menjelaskan satu JTP yang akan kosong karena ditinggal pejabatnya memasuki masa pensiun adalah Kepala Dinas Sosial Kota Jogja. Pelaksanaan lelang jabatan untuk satu jabatan ini menjadi pilihan Wali Kota, ingin dilaksanakan sendiri-sendiri atau digabung dengan sebelumnya.

Akan tetapi yang pasti untuk tahapan lelang jabatan bagi 13 JTP sedang menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan nama-nama tim pansel. Pansel ini terdiri dari lima orang, empat orang dari luar unsur Pemkot, satu lainnya dari internal Pemkot, dalam hal ini Sekretaris Daerah. "BKPP berharap semoga cepat [tahapan berjalan]," ujarnya.

Nantinya, kata Sarwanto, setelah pansel bekerja dan menemukan tiga nama, nama-nama tersebut akan diajukan ke KASN, untuk kemudian dipilih oleh Wali Kota.