Politikus PKB Gunungkidul ISR Legawa Dicopot dari Seluruh Tugas Partai
Politikus KB Gunungkidul Ibnu Sugeng Riyanto menerima sanksi pemberhentian dari seluruh tugas partai. Peluang PAW masih menunggu keputusan DPP.
Petugas Satpol PP DIY saat merobohkan paksa lapak di sekitar Jogja Expo Center, Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, Senin (17/12/2018)./Istimewa-Satpol PP DIY
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Anggota DPRD Gunungkidul Dodi Wijaya mengatakan Perda No.3/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima layak direvisi. Salah satu pertimbangannya karena sanksi yang diberikan kurang sesuai.
Menurut dia, di dalam perda memuat tentang lokasi yang dilarang untuk berjualan. Apabila nekat, maka baik penjual maupun pembeli dikenakan sanksi. Hanya saja, lanjut Dodi, sanksi antara pedagang dengan pembeli dinilai tidak seimbang.
"Untuk pedagang hanya kena sanksi pencabutan keanggotaan dari asosiasi PKL, sedang yang membeli dikenai denda," kata Dodi, Kamis (24/1/2019).
Menurut dia, sanski kurang adil sehingga mengusulkan adanya revisi. Rencananya, usulan ini akan dijadikan bahan oleh pansus yang kemudian diserahkan ke bupati sebagai rekomendasi.
"Dewan sudah bentuk pansus untuk pengawasan implementasi Perda tentang PKL dan saya ketuanya. Nanti, hasil pengawasaan secara umum akan kami serahkan ke bupati," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Politikus KB Gunungkidul Ibnu Sugeng Riyanto menerima sanksi pemberhentian dari seluruh tugas partai. Peluang PAW masih menunggu keputusan DPP.
Polisi memetakan 12 titik rawan tumpahan solar di Jalan Jogja-Wonosari. Pengendara motor diminta waspada saat musim hujan.
India mengusulkan e-tourist visa gratis bagi warga 11 negara ASEAN, termasuk Indonesia. Simak daftar negara dan jadwal penerapannya.
Serangan siber melalui Optimizely menyasar situs 178 organisasi, berupaya mencuri data pembayaran, dompet kripto, dan menargetkan iPhone.
Lionel Messi dikabarkan menyiapkan somasi untuk AFA terkait penggunaan nama dan foto serta persoalan komersial dengan federasi Argentina.
Studi Harvard terhadap 3,3 juta siswa mengungkap dampak larangan HP di sekolah terhadap prestasi akademik dan proses belajar.