Desa di Gunungkidul Bakal Gelontorkan Dana BKK Rp24,1 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul tahun ini menggelontorkan bantuan keuangan khusus (BKK) ke desa senilai Rp24,1 miliar. Adapun nominal yang diterima setiap desa bervariasi karena disesuaikan dengan pengajuan yang dilakukan. Rencananya anggaran ini dimanfaatkan untuk program kegiatan di desa.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan BKK untuk desa sudah dimasukkan dalam program kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019. Bantuan diberikan sebagai tambahan anggaran untuk kegiatan di masing-masing desa.

Menurut dia untuk besaran alokasi di setiap desa berbeda karena disesuaikan dengan usulan yang diberikan. Dana ini rencananya selain untuk alokasi di setiap dusun juga dimanfaatkan dalam program pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran drainase, talut dan infrastruktur lainnya. “Total anggarannya mencapai Rp24,1 miliar. Nantinya besaran anggaran yang diterima di setiap desa tidak sama,” katanya, Sabtu (26/1/2019).

Putro menjelaskan pemberian BKK ke desa bukan yang pertama kali karena pada 2018 juga dilaksanakan program yang sama. Disinggung mengenai proses pencairan, ia menuturkan dari sisi plafon anggaran Pemkab telah menyediakan. Namun untuk dapat mencairkan dana ini sangat tergantung kesiapan di masing-masing desa.

Salah satu syarat untuk pencairan adalah dengan menjabarkan program kegiatan yang didanai BKK ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Jika kegiatan tersebut tidak dimasukkan, kata Putro, maka desa yang bersangkutan belum bisa mencairkan BKK. “Jadi sangat tergantung kesiapan dari desa. semakin cepat diselesaikan masalah APBDes, maka proses pencairan juga semakin cepat,” kata mantan Kepala Bidang Anggaran Setda Gunungkidul ini.

Kepala Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi, mengatakan tahun ini desanya menerima anggaran BKK sebesar Rp855 juta. Rencananya anggaran ini digunakan beberapa kegiatan seperti bantuan ke dusun sebesar Rp7,5 juta, pembangunan jalan lingkungan hingga pembuatan jogging trek di kawasan Telaga Jonge. “Kegiatan pembangunan yang didanai BKK kami masukkan dalam APBDes 2019,” kata Suhadi.

Dia menambahkan keberadaan dana BKK sangat membantu Desa Pacarejo. Meski sudah ada dana desa dari Pemerintah Pusat dan alokasi dana desa dari Pemkab Gunungkidul, namun keberadaannya belum bisa menyasar ke seluruh dusun di Pacarejo. “Wilayah kami sangat luas karena ada 28 dusun. Jadi dengan adanya BKK bisa membantu dalam proses pemerataan pembangunan di desa,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.