Sulit Peroleh Sertifikat karena Kondisi Dapur

Harianjogja.com, JOGJA--Kondisi fisik dapur yang ada di rumah produksi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) kuliner Gandeng Gendong masih menjadi benturan dalam meraih sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Faktor lain yang masih disoroti yaitu, keberadaan anggota berstatus pemilik Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

Wakil Wali Kota, Heroe Poerwadi menuturkan, saat ini ada sekitar 80 kelompok Gandeng Gendong di Kota Jogja, dengan jumlah anggota masing-masing sekitar lima sampai sepuluh. Ia tidak memungkiri, fisik dapur masih menjadi problematika terpenuhinya persyaratan sebuah UKM Gandeng Gendong mengantongi PIRT. Karena pada dasarnya, program ini berjalan untuk memberdayakan warga miskin dan mengentaskan kemiskinan.

"Sehingga, dalam dua tahun berjalannya Gandeng Gendong ini, ada kelonggaran regulasi. Bukan memiliki sertifikat PIRT, melainkan minimal sudah harus mengikuti kursus atau pelatihan PIRT," kata dia, Senin (4/3/2019).

Heroe melanjutkan, dari puluhan kelompok UKM, masih ada sejumlah kelompok yang masih dilatih bersama dan belum berhasil masuk menjadi bagian dari Gandeng Gendong, karena masih ada pula di antara mereka yang belum memiliki anggota KMS.

Maka, sekarang ini, mereka sedang mengondisikan agar di dalam kelompok ada anggota KMS bergabung masuk ke sana. Adanya penggabungan bersama dalam kelompok, antara yang mampu dan pemegang KMS ini, bertujuan supaya kelompok UKM tidak terfokus kendala kondisi fisik dapur saja.

Dimulai dari proyek percontohan di kawasan Winongo, sekarang sudah seluruh wilayah di Kota Jogja memiliki kelompok Gandeng Gendong. Ternyata ada perubahan yang terjadi dari kualitas dan kuantitas produk UKM dari waktu ke waktu. Bila sebelumnya Pemkot menerima apapun hasil produksi dari kelompok, maka kini lebih selektif, mengambil produk Gandeng Gendong yang pengemasan dan kualitas masakannya lebih bagus dibanding lainnya.

Pemkot juga terus mendorong untuk kelompok Gandeng Gendong ini bisa menjual produk mereka di luar Pemkot. Bahkan ada juga kelompok yang sudah tidak mampu melayani Pemkot, karena mulai melayani permintaan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari pihak luar.

"Tapi kan kami sistemnya pemerataan. Jadi kalau kemarin sudah pesan dari kelompok Gandeng Gendong yang 'ini', berikutnya kelompok yang lain dari wilayah berbeda," kata dia.

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi mengatakan, dalam catatan Dinkes Kota Jogja, total sudah ada sekitar 3.000 UMKM kuliner di Kota Jogja sudah mengantongi PIRT. Pada 2019, Dinkes akan memberikan pelatihan sertifikasi kepada sekitar 350 usaha kuliner.

Ia menjelaskan, pelatihan sertifikasi PIRT adalah syarat mutlak agar pengusaha kuliner bisa mengurus PIRT. Menurut Emma, kesadaran para pengusaha kuliner di Kota Jogja untuk ikut pelatihan PIRT terhitung tinggi. Bahkan, tidak jarang peserta pelatihan adalah warga yang belum memiliki produk untuk dijual, namun ikut pelatihan lebih dahulu.

Sehingga, mulai tahun ini, pelatihan atau kursus PIRT akan dilaksanakan lebih selektif. Peserta yang diperkenankan ikut, hanyalah yang sudah memiliki produk kuliner. Agar pelatihan lebih tepat sasaran, apalagi pelatihan diberikan secara gratis.

Ia mengungkapkan, sesungguhnya bukan hanya diinisiasi oleh Dinkes Kota Jogja. Melainkan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga PKK.

Ada beberapa keuntungan yang didapat sebuah usaha kuliner yang mengantongi PIRT. Misalnya saja, produk terdaftar sebagai produk legal dan dinyatakan sudah memenuhi persyaratan kesehatan, mulai dari cara masak menyimpan makanan maupun bahan olahannya.

"Keuntungan lainnya, produk dapat bersaing dengan produk lainnya, bisa masuk ke supermarket dan toko oleh-oleh," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News