Perencanaan Pembangunan Desa Harus Responsif Gender

Anggota DPRD DIY Danang Wahyu Broto saat berbicara dalam sosialisasi soal gender di Balai Desa Argorejo, Sedayu, Bantul, belum lama ini. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
11 Maret 2019 23:20 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Perencanaan dan pembangunan di tingkat desa diminta tak hanya fokus pada infrastruktur, melainkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama yang berprinsip pada keadilan gender.

Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Nelly Tristiana mengatakan semua kelompok masyarakat dilibatkan termasuk dari kelompok yang sering terlupakan, seperti kaum perempuan, penyandang disabilitas, ibu-ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia atau lansia.

"Kami dorong pemerintah desa dan semua stakeholder di desa agar dalam perencanaan penganggaran pembangunan lebih responsif terhadap gender," kata Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Nelly Tristiana dalam acara sosialisasi pemahaman gender untuk masyarakat DIY 2019 di Balai Desa Argodadi, Sedayu, Bantul belum lama ini.

Menurut dia, sejumlah kalangan seperti perempuan, penyandang disabilitas, ibu-ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia atau lansia memang kerap “terlupakan” dalam perencanaan pembangunan. Karena itu pemerintah desa perlu melihat kembali apakah kelompok-kelompok yang terafirmasi tersebut sudah terakomodir dalam pembangunan.

Jika sudah apakah semua program itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. “Karena jika hanya sekedar program akan menjadi percuma,” ucap dia.

Selain itu Nelly juga mengajak semua masyarakat di Argodadi untuk memahami bahwa gender bukanlah persoalan perempuan namun lebih pada penyetaraan peran fungsi dalam kehidupan sosial. "Bukan berarti perempuan minta diistimewakan tapi ada pembagian peran," kata dia.

Meski sudah banyak perempuan yang menempati pos-pos jabatan publik, namun pembagian peran belum berjalan. Dia mencontohkan terkadang masih ada anggapan bahwa kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah perempuan.

Tak bisa dipungkiri, kata dia, arus budaya patriarki hingga kini masih cukup kuat sehingga peran ganda perempuan di rumah terkadang mendapat dukungan dari kaum perempuan juga. Nelly juga berbagai pengalaman dalam sebuah diskusi ditanya oleh peserta bahwa suamienanya itu sudah berbagi peran di antaranya mengasuh anak dan menjemur pakaian.

Namun saat menjemur itu ada yang menegur tetangganya yang kebetulan perempuan, "Wong lanang kok jerengi pakaian? [Laki-laki kok menjemur pakaian?] Istrinya ke mana," kisah Nelly.

Dari cerita tersebut menunjukkan budaya patriarki masih mendapat dukungan dari kaum perempuan juga. Padahal baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Danang Wahyu Broto mendukung adanya sosialisasi pemahanan soal gender ke masyarakat. Menurut dia, semua warga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama.

Dengan adanya pemahaman yang benar soal gender ini, dia berharap persoalan-persoalan sosial yang terjadi selama ini, salah satu contohnya adalah kemiskinan, bisa ditekan dan diminimalkan.

“Kalau semua dimaksimalkan, saya rasa pembangunan juga bakal bisa optimal,” ucap dia.