Blokade TPST Piyungan Akan Dibuka Besok, Setelah Pembangunan Dermaga Diwujudkan

Harianjogja.com, BANTUL—Penduduk Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, masih memblokade Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul. Blokade rencananya dibuka Rabu (27/3/2019) besok apabila tuntunan warga dikabulkan.

Juru bicara warga sekitar TPST Piyungan, Maryono, mengatakan penutupan jalan masuk TPST Piyungan adalah reaksi atas pengelolaan TPST yang karut marut. Warga sudah berkali-kali menuntut perbaikan pengelolaan agar pembuangan sampah tidak mengganggu lingkungan sekitar.

“Namun tuntutan itu malah diabaikan,” ujar Maryono, Selasa (26/3/2019).

Tuntutan itu meliputi perbaikan jalan menuju TPST Piyungan yang rusak, penerangan jalan sekitar TPST, pembangunan dermaga, pembangunan talut supaya sampah dan limbahnya tidak mengotori jalan dan pemukiman warga, serta mencegah antrean truk sampah.

Warga sekitar TPST, kata Maryono, memahami dampak lokasi pembuangan sampah terbesar di DIY tersebut. Ia mengharapkan pemerintah segera bertindak cepat menyelesaikan persoalan TPST Piyungan. Warga berencana membuka blokade setelah ada pembangunan dermaga.

“Kami sudah bicarakan. Setelah tiga hari akan dibuka lagi setelah ada realisasi pembangunan dermaga,” kata Maryono.

Dermaga yang menjadi tuntutan penduduk setempat adalah jalur khusus untuk bongkar muat sampah supaya armada pengangkut sampah bisa membongkar sampah sampai tengah TPST sehingga sampah tidak dibuang di pinggir. Sebelumnya, Kepala DLH DIY Sutarto mengatakan dalam waktu dekat pembangunan dermaga yang sudah ada sebelumnya akan dilanjutkan.

Sementara, dalam jangka panjang pihak DLH DIY berencana membangun jalur baru akses TPST Piyungan yang terpisah dengan jalur warga sehingga tidak mengganggu aktivitas penduduk Sitimulyo. Namun rencana tersebut membutuhkan dana besar sehingga belum bisa direalisasikan tahun ini.

Blokade TPST Piyungan sudah berlangsung sejak Minggu (24/3/2019). Imbasnya sangat besar. Sejumlah pengusaha angkutan sampah dari Bantul, Sleman, dan Jogja mengeluhkan penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Sudah tiga hari mereka tidak mengangkut sampah dari masyarakat karena tidak ada tempat pembuangan lainnya. Akibatnya sampah menumpuk di pemukiman.

“Anggota kami yang tergabung dalam paguyuban ada 150 pengelola. Tiap pengelola rata-rata mengangkut sampah 1-2 ton. Sekarang sudah tiga hari sampah menumpuk dan tidak bisa dibuang,” kata Ketua Paguyuban Pengusaha Angkutan Sampah Eker-Eker Golek Menir, Sodik Marwanto, di TPST Piyungan, Selasa.

Paguyuban Eker-eker Golek Menir merupakan gabungan pengusaha swasta angkutan sampah berupa truk, pikap, dan kendaraan roda tiga. Masing-masing pengelola memiliki satu hingga dua kendaraan yang mengangkut sampah dari masyarakat. Tiap pengelola juga memiliki pelanggan jasa pembuangan sampah dari pemukiman.

Mereka beroperasi berdasarkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di masing-masing wilayah. Sampah-sampah itu mereka buang ke TPST Piyungan dengan tarif Rp24.000 per ton. Sodik mengatakan sering terjadi antrian pembuangan sampah, kemudian ada penutupan TPST selama sehari.

“Kalau sampai ditutup tiga hari setahu saya baru kali ini. Dampaknya sangat terasa,” ujar Sodik.

Pengangkut sampah sempat bernegosiasi dengan warga agar bisa membuang sampah khusus kendaraan kecil.

“Namun tetap tidak diizinkan warga.”

Sapta Wijaya, salah satu pemilik jasa angkutan sampah tidak bisa berbuat banyak ketika warga mengeluh karena sudah tiga hari sampah tidak diambil. Ia mengangkut sampah dari wilayah Banguntapan dengan jumlah pelanggan sebanyak 500 kepala keluarga. Volume sampah satu ton lebih saat ini menumpuk di rumah-rumah warga.

Ia menyayangkan pemerintah yang tidak segera bertindak melihat penutupan TPST Piyungan. Ia juga kecewa pada warga yang melarang pembuangan sampah ke TPST tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News