Jelang Coblosan, Aplikasi Rancangan Noe Letto Rangkul 10.000 Pengguna

Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab disapa Noe Letto, saat memperlihatkan aplikasi Pantau Bersama, Minggu (14/4/2019). - Harian Jogja/Yogi Anugrah
14 April 2019 20:37 WIB Arief Junianto Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Aplikasi Pantau Bersama yang digagas pentolan grup band Letto, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab disapa Noe tiga bulan lalu, kini sudah berhasil merangkum 10.000 pengguna. Dari 10.000 user itu, kini sudah terkumpul 1.000 pertanyaan untuk tim sukses kedua pasangan calon, yaitu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Seperti diketahui, akhir Februari lalu, Noe meluncurkan aplikasi Pantau Bersama atas dasar keprihatinannya terhadao kian tajamnya polarisasi di masyarakat serta semakin maraknya hoaks selama Pemilu 2019.

"Melalui sebuah aplikasi, Pantau Bersama coba membangun sikap rasional dalam menentukan preferensi. Memilah informasi dari sumber primer, memahami visi dan misi, menggali ide, gagasan, juga program masing-masing pasangan calon," kata dia saat berbincang dengan wartawan, Minggu (14/4/2019).

Dia mengatakan Pantau Bersama jadi jembatan komunikasi langsung antara pemilih dan tim sukses kedua pasangan calon, yaitu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Selama tiga bulan sejak diluncurkan, setiap pekan, pertanyaan dengan vote terbanyak dari user akan dikirim untuk dijawab oleh TKN dan BPN. Setelah itu user bisa melihat jawaban dalam bentuk kuis dengan, mau tidak mau, user akan memilih jawaban kuis berdasarkan rasional tanpa tahu itu jawaban dari TKN atau BPN,” kata dia.

Sejauh ini, kata Noe, Pantau Bersama telah merangkul 10.000 pengguna, dengan sekitar 1.000 pertanyaan diajukan kepada TKN dan BPN. “Pengguna terbanyak aplikasi ini pada kalangan menengah. Kalangan yang terbuka dengan teknologi, memiliki keresahan, dan peduli objektivitas,” ujar putra Budayawan Emha Ainun Najib itu.

Sebagai pesta demokrasi, pemilu, kata dia, harusnya memiliki standar budaya, terlebih pesta ini melibatkan interaksi sosial dalam skala nasional. Standar budaya diakuinya adalah nilai. Menurutnya, memilih presiden hanyalah preferensi. Nilai berada jauh lebih tinggi dari preferensi.