Undangan Mencoblos Sudah Diberikan, KPU Harapkan Kehadiran

Ilustrasi. - Bisnis/Dwi Prasetya
16 April 2019 18:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, WONOSARI – Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani memastikan penyebaran undangan C6 untuk memilih sudah diserahkan ke masyarakat terakhir pada Minggu (14/4/2019). Diharapkan para warga dapat hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

“Sudah kami kirimkan ke masing-masing pemilih sejak Rabu [10/4/2019] dan selesai pada Minggu kemarin,” kata Hani, Selasa (16/4/2019).

Dia menjelaskan, pemberian undangan C6 diberikan ke pemilih sebagai sarana untuk mencoblos. Selain membawa undangan ini, pemilih juga membawa bukti identitas diri seperti e-KTP, KK, paspor mupun SIM. “Harapan kami pemilih tidak datang pada saat mepet penutupan sehingga dapat terlayani semua. TPS akan kami buka mulai pukul 07.00-13.00 WIB,” ungkapnya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota KPU Gunungkidul, Asih Nuryanti. Menurut dia selain melayani pemilih yang menggunakan undangan C6, di TPS juga akan melayani pemilih yang menggunakan e-KTP. Namun demikian, sambung Asih, penggunaan kartu identitas ini tidak bisa sembarangan karena hanya digunakan di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di e-KTP. “Untuk waktunya juga dibatasi, mulai pukul 12.00-13.00 WIB,” katanya.

Asih menjelaskan, pemilih yang menggunakan e-KTP rencananya akan dimasukan kedalam daftar pemilih khusus. “Jadi selain pemilih tetap dan tambahan, nanti akan ada pemilih khusus. Untuk jumlahnya baru diketahui setelah pemilihan berakhir,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Suamrsono mengatakan, jelang pemilihan pihaknya bersama-sama dengan jajaran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan melakukan patrol untuk mengatisipasi serangan fajar. “Sudah dikoordinasikan dan kami berkomitmen untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu,” katanya.

Menurut dia, patroli keliling akan dilakukan selama 24 jam sehingga potensi kecurangan dalam pemilu dapat diekan. “Kita manfaatkan sumber daya manusia yang ada, mulai dari pengawas tingkat kabupaten, kecematan, desa hiingga pengawas TPS. Selain itu, kami juga minta partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan adanya potensi kecurangan selama pemilu berlangsung,” imbuhnya.