Waduh, Data Kemiskinan di Gunungkidul Masih Amburadul

Harianjogja.com, WONOSARI--Wakil Bupati Immawan Wahyudi menyoroti data kemiskinan di Gunungkidul masih belum sinkron. Hal ini terlihat dari upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan pemkab dengan jumlah penerima manfaat bantuan sosial.

Menurut dia, pemkab sudah berupaya mengurangi angka kemiskinan di Gunungkidul. Namun faktanya, meski telah ada penurunan yang signifikan, tapi di satu sisi jumlah penerima bantuan masih tetap tinggi.

Sebagai gambaran, kata Immawan, sejak 2015 hingga 2018 tingkat kemiskinan turun dari 21,73% menjadi 17,12%, tapi ada sebuah anomali pada penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH). Sebelum 2016, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) hanya di kisaran 7.000 keluarga, tapi setelah itu jumlah membengkak menjadi 62.639 KPM. Hal inilah yang mendasari belum adanya sinkronisasi data antara pusat dengan daerah.

“Harusnya dengan turunnya angka kemiskinan berdampak terhadap berkurangnnya jumlah penerima bantuan, tapi ini tidak dan keluarga penerima di Gunungkidul juga masih tinggi,” katan Immawan kepada Harian Jogja belum lama ini.

Menurut dia, ketidakakuratan juga terlihat dari Basis Data Terpadu jumlah keluarga miskin di Gunungkidul dari Kementerian Sosial yang masih di kisaran 97.277 KK. Selain itu, penerima bantuan lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai juga belum menunjukan dampak dari upaya penurunan kemiskinan karena data penerima di tahun lalu dan sekarang masih sama, yakni sebanyak 88.267 KK.

“Ini yang harus diperbaiki sehingga program bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Immawan menambahkan, permasalahan juga muncul pada metode yang digunakan dalam menentukan keluarga miskin. Menurut dia, jika indikator masih menggunakan tingkat konsumsi dan daya beli jadi patokan, maka pengurangan kemiskinan di Gunungkidul tidak akan signifikan.

“Saya menyoroti acuan daya beli. Kondisi ini berkebalikan dengan kondisi kultural di Gunungkidul yang warganya senang menyimpan cadangan makanan sehingga berpengaruh terhadap daya beli karena kebutuhan masih bisa dicukupi dengan stok dari panen. Jadi, kalau daya beli terus dipakai, maka akan berpengaruh terhadap penetapan jumlah keluarga miskin,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Imam Taufik. Menurut dia, kebijakan penetapan penerima bantuan di tingkat pusat tidak mengacu pada data yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari program penurunan kemiskinan di pemkab dengan jumlah penerima bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Bisa kita lihat, angka kemiskinan di Gunungkidul terus turun, tapi kenapa jumlah penerima PKH membengkak dari 7.000an menjadi 60.000-an penerima bantuan. Harusnya jika memang turun, jumlah penerima harusnya ikut turun,” katanya.

Imam mengatakan, harus ada sinkronisasi data antara daerah dengan pemerintah pusat sehingga tidak ada kesimpangsiuran. Sebab, jika akurasi tidak tepat dapat berpengaruh terhadap penyaluran bantuan serta memunculkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

“Data harus benar-benar dibenahi agar bantuan bisa akurat,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.