18-20 Juni, Malioboro Akan Bebas Kendaraan

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Perhubungan (Dishub) DIY merencanakan uji coba Malioboro bebas dari kendaraan bermotor pada 18-20 Juni mendatang.

Kepala UPT Malioboro Ekhwanto mengaku pembahasan terkait uji coba kawasan Malioboro bebas kendaraan bermotor dirapatkan pada Rabu (29/5/2019). Hasilnya, Dishub DIY akan menerapkan uji coba pada 18-19-20 Juni mendatang. "Selama tiga hari. Yang boleh masuk hanya becak, andong, sepeda dan Trans Jogja. Untuk jamnya Dishub nanti yang merinci," kata Ekhwanto di sela-sela buka bersama Pemkot Jogja dengan awak media, di Hotel Neo Awana Jogja, Rabu (29/5/2019).

UPT Malioboro, katanya, hanya sebatas membantu kelancaran uji coba itu. Apalagi di jalanan nantinya tidak ada kendaraan bermotor sehingga rencana tersebut melibatkan semua instansi. Soal parkir kendaraan nantinya, kata Ekhwanto sudah disiapkan oleh Dishub. "Sebelum uji coba pastinya ada sosialisasi, di mana parkir untuk unit-unit perkantoran dan lainnya. Setelah diuji coba pasti juga akan ada evaluasi," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Rahardjo menjelaskan penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestarian murni masih membutuhkan persiapan. Salah satunya dengan uji coba Malioboro bebas kendaraan bermotor. Uji coba tersebut, kata Sigit belum dilakukan secara total. Dishub hanya menutup Jalan Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer. Rencananya, uji coba digelar dua kali dalam seminggu. Kendaraan bermotor nantinya diparkir di tempat parkir khusus (TKP) baik TKP Abu Bakar Ali, Senopati, Sriwedani, Beringharjo dan Ngabean. "Yang boleh melintas, hanya becak, andong, sepeda dan Trans Jogja," kata Sigit.

Uji coba tersebut, lanjut Sigit, juga tidak mengubah jalur lalu lintas yang ada saat ini. Jalur lalu lintas di Jalan Mataram masih dua arah, sementara jalur lalu lintas di Jalan Bhayangkara masih satu arah ke Utara. Uji coba yang dilaksanakan nanti juga untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak sebelum sterilisasi kendaraan bermotor di Malioboro diterapkan secara permanen.

Dia mengatakan rencana uji coba setelah pekan kedua Juni, sekitar 18 atau 19 Juni. Penerapan bisa dilakukan dalam waktu satu hari, atau tiga hari ditutup total. Bisa juga bersamaan dengan Selasa Wage, saat itu Malioboro sepi. "Tentu nanti ada evaluasi. Kalau misalnya nanti devider di Jalan Mataram tidak dibuka, saya tidak berani [menerapkan permanen]," katanya.

Terpisah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM), Rudi Harto mengingatkan sebelum kendaraan dilarang masuk Malioboro perlu dicarikan solusi manajemen trafiknya. Alasannya, dampak dari ditutupnya lalu lintas kendaraan justru menjadi beban di jalan-jalan penyangga. "Ujung-ujungnya, bisa membuat ketidaknyamanan wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Penyediaan kantong-kantong parkir ini harus diperhatikan," katanya.

Dia juga minta agar perencanaan car free day di Malioboro dilaksanakan secara komprehensif, tidak parsial laiknya mencet balon, hanya memindahkan masalah. "Ini perlu pemikiran bersama bagaimana akses kendaraan yang memang tinggal di Malioboro? Tamu hotel yang berada di Malioboro? Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan wisatawan yang akan berkunjung bahkan mereka jadi enggan datang," kata Rudi.

Sejauh ini, kata Rudi, infrastruktur penunjang juga belum memadai. Misalnya, jumlah cekungan untuk parkir andong tidak sebanding dengan jumlah andong yang ada. "Kalau tidak muat lalu alternatif andong mangkalnya dimana? Demikian juga jumlah cekungan untuk mangkal becak jumlah dan daya tampungnya juga tidak jumlah becak yang aktif," kata Rudi.

Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo mengatakan tidak ada masalah bagi para pelaku usaha di kawasan Malioboro. Sebabnya, hal itu merupakan program pemerintah yang harus didukung. Dia juga mendukung adanya penataan di sejumlah jalan di sekitar Malioboro seperti di Jalan Mataram. "Kalau di PKL di Jalan Mataram hilang, harusnya di Malioboro juga hilang, bersih. Kalau masih semrawut kan memalukan dilihat wisatawan," katanya.

Pemda, katanya, juga ada wacana memberikan tanda pengenal khusus bagi tamu hotel diberi bus khusus begitu juga dengan pemilik toko dan warga yang tinggal di kawasan Malioboro. "Jadi kami mendukung rencana car free day di Malioboro. Ini untuk kebaikan masyarakat yang sesuai dengan aturan dan undang-undang," katanya.

Ketua Paguyuban Kusir Andong DIY, Purwanto, mengatakan sudah menunggu realisasi kebijakan ini sejak diwacanakan 2015 lalu. meski belum tahu pengaruhnya kepada kusir andong, ia mendukung kebijakan pemerintah hendak dibuat seperti apa Malioboro. “Kami dukung saja mau dibagaimanakan Malioboro,” katanya.

Adapun, Ketua Persatuan Becak Motor Yogyakarya (PBMY), Parmin, mengungkapkan sejauh peraturan tentang semi pedestrian belum ditetapkan, akan terus beroperasi di Malioboro. Pasalnya, ia telah memiliki kesepakatan dengan pemerintah untuk beroperasi. “Becak motor ini sudah diinventarisasi Dishub,” kata dia.

Public Relations Hotel Grand Inna Malioboro, Retno Kusuma mengatakan rencana penutupan dinilai tidak begitu berpengaruh untuk akses pengunjung hotel, lantaran masih ada jalan masuk alternatif lainnya.

“Kami tidak masalah, masih bisa dikondisikan. Hotel lain mungkin beda ya. Kalau kami ada Jalan Mataram atau yang di Jalan Abu Bakar Ali. Ada security dan penunjuk arah juga. Biasanya mungkin hanya untuk sepeda motor yang Jalan Mataram, tapi kalau Malioboro ditutup bisa dimanfaatkan mobil,” ucap Retno.

Ia mengatakan sejauh ini tidak ada masalah atau komplain dari pengunjung jika ada event atau kegiatan yang ada di Malioboro dan terpaksa harus menutup jalan, karena ada jalan lain. “Mungkin bilang agak macet saja ya kalau pengunjung, kalau Malioboro ditutup,” ucapnya.

Retno juga mengatakan saat ini masih menunggu informasi lanjutan bagaimana rencana penutupan kawasan Malioboro dari kendaraan.

Terus Dikoordinasikan

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan rencana tersebut masih terus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Selama ini jalan Malioboro menjadi akses utama yang menghubungkan ke banyak jalan lainnya. Kondisi itu juga harus mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat.

"Bagaimana pengaturan arus lalu lintas kendaraan di kota, termasuk perubahan jalur harus benar-benar dipikirkan. Makanya masih diperlukan uji coba sebelum ditetapkan, agar masyarakat tidak kebingungan," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X sendiri sebenarnya menanggapi positif rencana tersebut. Bahkan, Sultan memberi lampu hijau jika rencana tersebut diterapkan. Tentunya, infrastruktur pendukung seperti parkir harus memadai. "Nek, aku bebas kabeh, kendaraan tidak boleh masuk," kata Sultan di DPRD DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News