Animo Warga Tinggi, Duh, Kuota Transmigrasi Bantul Cuma Segini

Harianjogja.com, BANTUL—Tahun ini Kabupaten Bantul hanya mendapat kuota transmigrasi sebanyak 20 KK. Jumlah itu dinilai tak sebanding dengan tingginya minat warga Bumi Projotamansari untuk mengikuti program transmigrasi.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Istirul Widilastuti tak menampik tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi. Sampai bulan ini saja, pendaftar transmigrasi diakui dia sudah mencapai 79 keluarga.

Total kuota 20 KK tahun ini, kata Tirul, memang berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dia mengatakan tahun lalu kuota transmigran untuk Bantul mencapai 30 KK.

Dia menjelaskan proses perekrutan keluarga calon transmigran memang dilakukan mulai bulan ini. Perekrutan tersebut dijadwalkan berjalan selama dua bulan ke depan.

Sebelumnya, sejak Februari Disnakertrans Bantul sudah menyosialisasikan kepada warga yang berminat untuk ikuti program transmigrasi. "Kami menyasar sekitar 840 orang. Sementara yang sudah mendaftar ada 79 KK," ujar Tirul, sapaan akrab Istrirul Widilastuti kepada Harianjogja.com, Selasa (11/6/2019).
Setelah pendaftaran secara administrasi, akan ada seleksi pada calon peserta program transmigrasi tersebut. "Nanti yang diutamakan itu yang daftar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Tirul.

Setelah diseleksi dan terpilih 20 KK yang siap mengikuti program transmigrasi, nantinya para calon transmigran akan mengikuti serangkaian pelatihan. "Kami kirim ke mereka Instiper [Institut Pertanian STIPER] yang ada di Semarang, ada lokasi perkebunan. Kami juga latih mereka pertukangan dan perikanan," ucap dia.

Dari 20 KK itu, Pemkab Bantul sudah menjalin kerja sama dengan lima lokasi tujuan transmigrasi, salah satunya 10 KK ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara 10 KK lainnya tersebar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dua KK. Konawe, Sulawesi Tenggara, tiga KK. Mamuju, Sulawesi Barat, tiga KK. “Sedangkan dua KK ada di Kabupaten Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam,” kata Tirul.

Pemkab menargetkan pada September tahun ini sudah mulai ada pemberangkatan transmigran. Masing-masing KK nantinya akan diberikan hunian dan juga lahan untuk digarap di lokasi transmigrasi.

Tidak hanya bantuan dari Pemerintah Pusat, melalui APBD, Pemkab Bantul juga memberikan bantuan sebesar Rp70 juta per KK. "Kami sharing hanya untuk 10 KK yang ada di Kabupaten Bulungan sebesar Rp70 juta per KK," ujar Tirul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.