Truk Pengangkut Material Tambang untuk Proyek Bandara, Banyak Melanggar Aturan

Operasi gabungan digelar pada Rabu (26/6/2019) di Jalan Wates-Jogja, Dusun Milir, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih oleh Dinas Perhubungan Kulonprogo, Polres Kulonprogo, dan Satpol PP Kulonprogo. - Ist/Dishub Kulonprogo
26 Juni 2019 19:57 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Dinas Perhubungan Kulonprogo terus melakukan operasi penertiban kendaraan tambang. Dalam setiap operasi masih ditemukan pelanggaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kulonprogo, Bowo Pristiyanto mengatakan pihaknya masih secara rutin tiap bulannya mengadakan operasi pantauan dan penindakan kendaraan tambang. "Kami jalan terus. Kemarin Selasa (25/6/2019) dan hari ini (26/6/2019) kami juga lakukan operasi di dua lokasi," jelas Bowo pada Rabu.

Pada Selasa (25/6/2019) operasi dilakukan di Jalan Wates-Jogja, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih. Dari 57 kendaraan yang diperiksa, 10 kendaraan melanggar karena mati uji berkala, dan lima kendaraan melanggar aturan dimensi.

Sementara pada Rabu (26/6/2019) operasi dilakukan di Jalan Deandels, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon. Dari 91 kendaraan yang terperiksa, enam kendaraan melanggar karena mati uji berkala, dan satu kendaraan tambang melanggar dimensi.

Bowo mengatakan, dalam melakukan operasi pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak yang tergabung dalam forum Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ) yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Polres Kulonprogo, dan Satpol PP.

Meski secara rutin melakukan operasi, namun kendaraan tambang yang diangkut kebanyakan untuk keperluan proyek Yogyakarta International Airport (YIA) itu masih banyak yang melanggar. "Kami berupaya terus menerus sesuai dengan kewenangan yang ada. Baik melalui operasi yustisi maupun pendekatan persuasif," kata Bowo.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kulonprogo, Hera Suwanto mengatakan dalam satu bulannya, operasi dilakukan rata-rata lima kali. Selain operasi, pihaknya juga melakukan pantauan melalui patroli di luar operasi gabungan. Patroli itu dilakukan guna mengarahkan kendaraan tambang agar tidak melewati kawasan Kota Wates.

Namun, meskipun sudah diarahkan agar tidak melewati jalur yang tidak diperbolehkan lewat seperti kawasan Kota Wates, kendaraan tambang itu tetap lewat. "Kadang kita main kucing-kucingan, meskipun sudah ditindak tetap saja lewat jalan biasanya yang harusnya tidak dilewati," ujar Hera.

Kendaraan tambang dianggap menjadi sebab rusaknya beberapa ruas jalan di Kulonprogo. Menurut Hera, karena kelebihan tonase kendaraan tambang, jalanan yang dilaluinya gampang rusak. Ia mengatakan, tonase bagi kendaraan yang melewati Jalan Kabupaten harusnya tidak lebih dari 5 ton. Namun, di lapangan, masih banyak kendaraan yang melebihi tonase bahkan sampai 10 ton.

Berdasarkan data dari DPUPKP Kulonprogo, tahun ini dari total panjang jalan lokal primer I di Kulonprogo yang mencapai 636,025 kilometer, terdapat 49,2 persen kondisi baik, 21,8 persen rusak sedang, 15,8 persen rusak ringan, dan 13,2 persen rusak berat. Sedangkan untuk panjang jalan lokal primer II yang mencapai 672,620 kilometer, ditemukan 30,7 persen baik dan 32,1 persen rusak sedang. Sementara kerusakan ringan mencapai 15,1 persen dan rusak berat 22,1 persen.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo, Nurcahyo Budi Wibowo mengatakan, jalan kabupaten banyak yang rusak diakibatkan oleh banyaknya truk yang melintas mengangkut material tambang melebihi tonase. "Beban yang berat itu membuat jalan rusak. Kalau hanya mobil biasa saja tidak membuat rusak," tuturnya.

Dalam perbaikannya, DPUPKP Kulonprogo menganggarkan biaya penanganan darurat. Ia mengaku banyak laporan masuk terkait jalanan yang rusak di Kulonprogo. Anggaran penanganan darurat yang disiapkan tahun ini sebesar Rp5 miliar di luar dari anggaran tetap untuk perbaikan jalan.