Penambangan Liar Masih Marak di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN - Aktivitas pertambangan liar di sungai-sungai wilayah Sleman masih kerap terjadi. Forum Komunitas Sungai Sleman (FKSS) meminta pemerintah tegas dalam mengatur aktivitas tambang.

Ketua FKSS AG Irawan mengatakan penambangan pasir di sungai yang tidak memperhatikan ekologi akan mengganggu ekosistem sungai. Sebab, kata dia, batu, kerikil dan pasir berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem sungai.

“Apalagi jika penambangan tersebut sampai menghilangkan mata air yang ada di pinggir-pinggir sungai, meski aktivitas penambangan disejumlah tempat berlatar tuntutan ekonomi, namun tetap harus memperhatikan ekologi,” ucap dia, Jumat (5/7/2019).

Lebih lanjut, berdasarkan pantauannya, aktivitas penambangan ilegal di sungai masih banyak terjadi di Sleman, terutama paling banyak terjadi di Kali Kuning. Oleh karenanya, kata dia, pemerintah harus tegas dalam mengatur aktivitas penambangan tersebut.

“Kami warga masyarakat dan komunitas terus mengingatkan agar pemerintah tegas menindak pelanggaran-pelanggaran di sungai. Jika penambangan pasir tidak berijin, ya pemerintah wajib segera menindak tegas. Segera pula dipasang papan larangan penambangan,” ucap dia.

Sementara itu, keberadaan penambang pasir di aliran Sungai Bedog Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Sleman dikeluhkan warga.

Salah satu warga Dusun Jaten, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Hadi, mengatakan meskipun keberadaan penambang sudah jarang, namun masih tetap ada.

“Khawatir jika nantinya akan merusak tanggul dan bisa menyebabkan longsor,” ujar dia, Jumat (5/7/2019).

Di musim kemarau ini, kata dia, penambang pasir di Sungai Bedog bertambah. “Para penambang pasir beroperasi saat pagi atau malam hari. Biasanya memang waktu kemarau, karena kalau musim hujan aliran sungainya kan deras, jadi mungkin tidak berani,” ucap dia.

Pantauan Harianjogja.com, Jumat, tampak beberapa penambang yang sedang beraktivitas menggunakan peralatan manual di Sungai Bedog.

“Warga juga sudah sempat memperingatkan agar para penambang yang kebanyakan warga dari luar desa untuk berhenti. Namun, nyatanya tidak digubris,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.