Fraksi PKS DPRD Bantul Minta Anggaran Operasional Tipe D Dipertahankan

Ilustrasi rumah sakit - Reuters
26 Juli 2019 00:57 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bantul minta anggaran operasional rumah sakit tipe D tetap dipertahankan dalam postur anggaran perubahan 2019, meski wujud rumah sakit tersebut saat ini belum jelas.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Bantul, Sigit Nursyam Priyanto mengatakan anggaran operasional rumah sakit tipe D sudah disetujui untuk tetap dianggarkan. Hanya, anggarannya tidak sebanyak seperti yang dianggarkan di APBD Murni 2019, “Tetap dianggarkan tapi dikurangi dari Rp3,7 miliar menjadi Rp1,7 miliar,” kata Sigit, menanggapi penjelasan Rancangan APBD Perubahan 2019 dari Bupati Bantul, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (24/7/2019).

Sigit mengatakan operasional rumah sakit tipe D dianggarkan untuk mengantisipasi jika izin dari Gubernur DIY keluar dalam waktu beberapa bulan ke depan. Menurut dia, operasional rumah sakit tipe D sebenarnya sudah siap. Pihaknya sudah mengecek langsung ke lokasi dan melihat semua kelengkapan rumah sakit.

Sejumlah fasilitas penunjang rumah sakit seperti laboratorium, layanan rongen dan radiologi. Namun fasilitas layanan tambahan tersebut sampai saat ini tidak bisa digunakan. Selain itu ia melihat sumber daya manusianya juga sudah siap.

Saat ini bakal rumah sakit tipe D tersebut masih digunakan sebagai Puskesmas Bambanglipuro, padahal Puskesmas Bambanglipuro sudah memiliki tanah pengganti. Sigit berharap rumah sakit tipe D bisa beroperasi tahun ini karena menjadi kebutuhan bagi masyarakat Bantul, “Makanya kami mencermati untuk tetap dianggarkan dengan harapan bisa beroperasi tahun ini. Kalau tidak ya menjadi Silpa,” ujar Sigit.

Selain soal Rumah Sakit Tipe D, PKS juga menyorotyi soal Pasar Seni gabusan (PSG). Ia mendukung rencana Pemkab bantul menjadi PSG sebagai pusat pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lokasi tersebut bisa ruang kumpul pelaku UMKM.

Sementara itu, Fraksi Golkar menanggapi Rancangan APBD Perubahan 2019 sudah tidak ada masalah. Pihaknya hanya meminta Pemkab memperbaharui terus soal informasi potensi gempa dan tsunami agar masyarakat tidak resah dengan berita yang simpang siur.