Pembebasan Lahan Jalur Alternatif Gunungkidul-Sleman Dikebut

Pengendara motor melintas di jalan alternatif Gunungkidul-Sleman, di ruas Gading-Ngalang, beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/Yudhi Kusdiyanto
05 Agustus 2019 02:07 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pembebasan lahan untuk pembangunan jalur alternatif Gunungkidul-Sleman terus dikebut. Jalur di titik Ngalang sampai Ngoro-Oro ditarget selesai pada Oktober 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Eddy Praptono, mengatakan pembangunan jalur alternatif Gunungkidul-Sleman telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga saat ini proses masih berjalan. “Setelah pembebasan lahan untuk ruas Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari menuju Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk selesai maka pembangunan jalur alternatif di Gunungkidul akan selesai,” katanya kepada wartawan, Minggu (4/8).

Menurut dia, titik Ngalang-Ngoro-Oro merupakan jalur terakhir yang dibangun karena sebelumnya Pemda DIY telah menyelesaikan pembangunan di dua titik yakni titik di wilayah perbatasan dengan Sleman di Dusun Lemahbang menuju Ngoro-Oro dan satu titik dari Ngalang menuju Desa Gading, Kecamatan Playen.

Disinggung mengenai proses pembangunan, Eddy menuturkan pelaksanaan baru dilakukan tahun depan. Untuk saat ini proses menyelesaikan pembebasan lahan di titik yang belum tersambung. “Masih pembebasan lahan. Untuk titik Ngalang sampai Ngoro-Oro pembebasannya ditargetkan selesai Oktober 2019,” kata Eddy.

Menurut dia, permasalahan pembebasan lahan menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul. “Kami hanya membantu karena kewenangan ada OPD teknis yang membidangi,” katanya.

Kepala Dispertaru Gunungkidul, Winaryo, saat dikonfirmasi menyatakan jajarannya masih menangani pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan jalur alternatif Sleman-Gunungkidul. Menurut dia dalam pembebasan lahan jajarannya tidak sendiri karena ada koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY. “Aturannya pembebasan tanah di atas lima hektare harus melalui BPN di tingkat provinsi,” katanya.

Menurut dia, ruas lahan yang akan dibebaskan dari Ngalang-Ngoro-Oro mencapai 25 hektare dengan jumlah bidang tanah sebanyak 700 titik. Untuk proses pembebasan sudah dibentuk tim appraisal guna menaksir harga tanah. “Sudah dibentuk melalui lelang dan sekarang tim sudah bekerja menaksir harga tanah,” katanya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Gunungkidul ini optimistis pembebasan dapat selesai sesuai target. “Kalau sudah ditaksir harganya, langsung diumumkan dan selanjutnya bisa dilaksanakan pembayaran,” katanya.