Advertisement
Tambang Ilegal Bermodus Meratakan Tanah Bikin Resah Warga Gunungkidul
Ilustrasi penambangan batu. - Solopos/Burhan Aris Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Aktivitas penambangan ilegal di Dusun Sumberan, Tancep, Ngawen membuat masyarakat resah. Bentuk protes terhadap aktivitas itu, warga bersama-sama dengan Kepala Desa Tancep membuat petisi penolakan dan diserahkan ke Kodim 0730/GK, Senin (19/8/2018).
Kepala Desa Tancep, Sunardi mengatakan, penolakan terhadap tambang ilegal merupakan aspirasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Sebagai bentuk protes warga bersama-sama dengan karang taruna setempat membuat surat penolakan yang dilengkapi dengan bukti tanda tangan. "Kamis [15/8/2019] lalu kami diberikan petisi penolakan dari warga," kata Sunardi kepada wartawan, Senin (19/8/2019).
Advertisement
Menurut dia, keberadaan tambang ilegal di wilayah Tancep sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masi beroperasi. Sunardi menuturkan, pihak desa tida memiliki kewenangan untuk menutup aktivitas tersebut. "Sebelum saya jadi kades, keberadaan tambang sudah ada. Kami sudah pernah menegur dan meminta izon, tapi hal tersebut tidak dihiraukan," ungkapnya.
Sunardi menambahkan, keresahan warga terhadap kegiatan penambangan bukan tanpa alasan. Selain rawan terjadi longsor dan merusak lingkungan, pada saat musim hujan jalan menjadi licin karena ceceran material yang diangkut truk penambang.
Camat Ngawen, Slamet Winarno tidak menampik adanya aktivitas penambangan ilegal di wilayahnya. Adapun modus dalam menjalankan aktivitas ini dengan alasan meratakan tanah milik warga.
Menurut dia, pihak kecamatan sudah mengimbau untuk menghentikan aktivitas penambangan secara ilegal. Hanya saja, seruan tersebut tidak dihiraukan. "Ada yang bilang aktivitas ini dibekingin oleh orang penting sehingga mereka nekat tetap menambang," ungkapnya.
Dia pun berharap para penambang mau mengurus izin sehingga aktivitas yang dilakukan tidak memicu keresahan di masyarakat. "Kami hanya bisa mengimbau karena pebgurusan izin ada di pemerintah provinsi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Advertisement
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pelajar Jogja Isi Liburan Sekolah dengan Lestarikan Budaya Jawa, Belajar Geguritan hingga Aksara Jawa
- Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
- 22 Orang Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Selatan, Wisatawan Diminta Waspada
- Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
- HUT Bhayangkara ke-79, Kapolres Bantul Beri Hadiah Umroh ke Anggota Terbaik
Advertisement
Advertisement
