Materi Tatib Diarahkan untuk Tingkatan Kinerja Anggota Dewan

Ilustrasi DPRD
19 September 2019 10:27 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Anggota DPRD Kulonprogo sedang menggodok Tata Tertib (Tatib) DPRD Kulonprogo periode 2019-2024. Beberapa perubahan materi disiapkan Tim Perumus untuk kemudian diajukan setelah adanya pimpinan definitif.

Ketua Tim Perumus Tatib, Priyo Santoso mengatakan beberapa perubahan untuk Tatib periode ini sudah selesai dibahas di tingkat Tim Perumus, namun belum final, karena masih menunggu adanya pimpinan definitif. "Titik berat perubahan ada pada mekanisme pengisian Bupati dan Wakil Bupati di DPRD. Kami juga akan memasukan materi terkait penilaian kinerja DPRD secara periodik oleh BK [Badan Kehormatan]," ungkap Priyo pada Rabu (18/9/2019).

Dalam Tatib, dewan sudah menyiapkan penambahan materi lainnya terkait penggunaan hari libur untuk rapat DPRD dan penambahan agenda dengar pendapat dengan publik dalam setiap tahapan pembahasan di DPRD.

Untuk pengisian posisi Bupati dan Wakil Bupati menjadi pembahasan Tatib di periode ini mengingat sampai saat ini, terjadi kekosongan posisi Bupati definitif.

Priyo mengatakan, terkait materi penilaian kinerja DPRD oleh BK, dalam Tatib akan dibahas mengenai pelaporan secara periodik dan laporan itu akan masuk ke paripurna. "Tidak hanya peringatan saja pada anggota dewan yang kinerjanya kurang bagus, tapi juga bagi yang kinerjanya bagus mendapatkan reward. Nanti teknis pelaporan periodiknya akan diatur oleh BK," jelas Priyo.

Sampai saat ini, Tatib masih ada di Tim Perumus. Setelah adanya pimpinan dewan definitif, materi Tatib akan diserahkan untuk kemudian disahkan. Ia mengatakan, berbagai perubahan atau penambahan materi dalam Tatib diharap bisa meningkatkan kinerja anggota dewan di periode ini.

Ketua Sementara DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati berharap dengan adanya perubahan dan penambahan dalam Tatib yang akan dijalani anggota dewan lima tahun ke depan, bisa memacu anggota dewan untuk lebih disiplin, baik saat menghadiri rapat maupun menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. "Harusnya kami [anggota dewan] itu jadi contoh masyarakat dengan tingkat disiplin tinggi," ujar Akhid.

Sementara sampai saat ini nasib pengisian pimpinan definitif masih ada di tangan Gubernur. Setelah SK dari Gubernur turun, maka pimpinan definitif akan disumpah janji. Lalu, berbagai tugas mulai digarap seperti pengisian alat kelengkapan sampai Tatib.