Pemkab Sudah Siapkan Sistem Penggajian, Nasib PPPK di Sleman Malah Belum Jelas
Peserta ujian computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendengarkan arahan petugas sebelum melaksanakan ujian di Graha Soloraya kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10). - Solopos/Ardiansyah Indra Kumala Harianjogja.com, SLEMAN—Sejak hasil uji kompetensi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diumumkan oleh Pusat pada April lalu, hingga kini masa kerja para pegawai itu belum juga jelas. Padahal Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk sistem penggajian.
Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Suyono mengatakan secara keseluruhan ada 210 peserta yang lolos uji kompetensi seleksi PPPK. Pemkab, kata dia, sebenarnya tinggal menunggu pengumuman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait dengan kepastian pengangkatan dan masa kerja. Namun, hingga setengah tahun berlalu, kepastian itu belum juga diterima.
"Padahal, sudah kami siapkan sistem penggajiannya. Ada dari APBD [Kabupaten Sleman], kami rasa cukup. Namun sampai saat ini, informasi pemberkasan juga belum ada," kata dia, Jumat (27/9/2019).
Dari 210 peserta yang lolos, sebanyak 141 peserta diperuntukan sebagai tenaga guru, 14 peserta tenaga kesehatan, dan 55 peserta penyuluh pertanian.
Tidak hanya untuk PPPK , Suyono mengaku sampai saat ini dia juga berharap ada kejelasan mengenai jumlah formasi yang disepakati dan penjadwalan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Sleman. "Penjadwalan kami belum dapat kepastian, hanya ancar-ancar saja di Oktober," ujar dia.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah mengusulkan formasi kepada Pemerintah Pusat sebanyak 727 formasi. Suyono mengaku tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, tahun ini, formasi paling banyak tetap bagi tenaga guru dan kesehatan.
