Advertisement
Pemkab Sudah Siapkan Sistem Penggajian, Nasib PPPK di Sleman Malah Belum Jelas
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejak hasil uji kompetensi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diumumkan oleh Pusat pada April lalu, hingga kini masa kerja para pegawai itu belum juga jelas. Padahal Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk sistem penggajian.
Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Suyono mengatakan secara keseluruhan ada 210 peserta yang lolos uji kompetensi seleksi PPPK. Pemkab, kata dia, sebenarnya tinggal menunggu pengumuman lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait dengan kepastian pengangkatan dan masa kerja. Namun, hingga setengah tahun berlalu, kepastian itu belum juga diterima.
Advertisement
"Padahal, sudah kami siapkan sistem penggajiannya. Ada dari APBD [Kabupaten Sleman], kami rasa cukup. Namun sampai saat ini, informasi pemberkasan juga belum ada," kata dia, Jumat (27/9/2019).
Dari 210 peserta yang lolos, sebanyak 141 peserta diperuntukan sebagai tenaga guru, 14 peserta tenaga kesehatan, dan 55 peserta penyuluh pertanian.
Tidak hanya untuk PPPK , Suyono mengaku sampai saat ini dia juga berharap ada kejelasan mengenai jumlah formasi yang disepakati dan penjadwalan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Sleman. "Penjadwalan kami belum dapat kepastian, hanya ancar-ancar saja di Oktober," ujar dia.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah mengusulkan formasi kepada Pemerintah Pusat sebanyak 727 formasi. Suyono mengaku tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, tahun ini, formasi paling banyak tetap bagi tenaga guru dan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Seorang DPO Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Ditangkap di Papua
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Stok dan Jadwal Donor Darah di Jogja Hari Ini, Jumat 19 April 2024
- KPU Buka Layanan Konsultasi bagi Paslon Perseorangan di Pilkada Kota Jogja
- Pencegahan Kecelakaan Laut di Pantai Selatan, BPBD DIY: Dilarang Mandi di Laut
- Perekrutan Badan Ad Hoc Pilkada DIY Dibuka Pekan Depan, Netralitas Jadi Tantangan
- Tidak Berizin, Satpol PP Jogja Menyegel Empat Reklame Papan Nama Toko
Advertisement
Advertisement