Advertisement
Libatkan Pelajar, Aksi #GejayanMemanggil Jilid II Tuntut Penghentian Kriminalisasi Aktivis

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra, mengungkapkan pada aksi #GejayanMemanggilDua, sejumlah elemen yang ikut dalam aksi antara lain mahasiswa, buruh, jurnalis, masyarakat umum dan pelajar.
"Berdasarkan konsolidasi, ada sembilan tuntutan dalam aksi," ujarnya, Minggu (29/9/2019) malam. Tuntutan tersebut antara lain pertama, meminta pemerintah menghentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
Advertisement
Tuntutan berikutnya, menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.
"Tuntutan ketiga, tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat, serta adili penjahat HAM," jelasnya.
Keempat, mendesak pemerintah Pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban.
"Tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakar hutan. Cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan," ujarnya.
Tuntutan kelima, mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK. Keenam, mendesak Presiden menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Tuntutan ketujuh, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedelapan, merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP.
"Selain itu, meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil," kata Nailendra.
Sebagai tuntutan kesembilan, gerakan menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketanahan Siber dan RUU Minerba.
Sementara itu, Ketua BEM KM UGM M.Atiatul Muqtadir menjelaskan, ia tak dapat banyak berbicara soal aksi #GejayanMemanggilDua dan menyerahkan jurnalis untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada juru bicara aksi tersebut. Disinggung soal RUU PKS, BEM KM masih belum mengkaji poin-poin dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sehingga ia belum bisa banyak berkomentar.
"Konsern kami dari awal soal demokrasi dan korupsi. Ini masih kami susun lagi argumentasi dan kajian-kajiannya [soal RUU PKS]," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Ada Akun Instagram Judi Online yang Pernah Di-follow Gibran, Kini Kena Takedown Kementerian Komdigi
Advertisement

Harga Tiket Masuk Gembira Loka Selama Liburan Sekolah 2025 dan Jam Bukanya
Advertisement
Berita Populer
- Kebakaran Truk Tangki BBM di Jalan Wates Jogja, Begini Simulasi Aksi Kedaruratan yang Dilakukan Pertamina Patra Logistik
- Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo Soroti Kandungan Gizi Cilok, Ini Penjelasannya
- Didampingi Bupati, Dukcapil Gunungkidul Laksanakan Sidang Isbat Terpadu di Kalurahan Jetis, Saptosari
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Kamis 5 Juni 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu hingga Purwosari
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Kamis 5 Juni 2025, dari Stasiun Palur sampai Stasiun Tugu Jogja
Advertisement
Advertisement