Advertisement
Libatkan Pelajar, Aksi #GejayanMemanggil Jilid II Tuntut Penghentian Kriminalisasi Aktivis
Massa berdatangan di Pertigaan Colombo, Senin (23/9/2019). - Harian Jogja/Yogi Anugrah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra, mengungkapkan pada aksi #GejayanMemanggilDua, sejumlah elemen yang ikut dalam aksi antara lain mahasiswa, buruh, jurnalis, masyarakat umum dan pelajar.
"Berdasarkan konsolidasi, ada sembilan tuntutan dalam aksi," ujarnya, Minggu (29/9/2019) malam. Tuntutan tersebut antara lain pertama, meminta pemerintah menghentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
Advertisement
Tuntutan berikutnya, menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.
"Tuntutan ketiga, tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat, serta adili penjahat HAM," jelasnya.
Keempat, mendesak pemerintah Pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban.
"Tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakar hutan. Cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan," ujarnya.
Tuntutan kelima, mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK. Keenam, mendesak Presiden menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Tuntutan ketujuh, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedelapan, merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP.
"Selain itu, meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil," kata Nailendra.
Sebagai tuntutan kesembilan, gerakan menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketanahan Siber dan RUU Minerba.
Sementara itu, Ketua BEM KM UGM M.Atiatul Muqtadir menjelaskan, ia tak dapat banyak berbicara soal aksi #GejayanMemanggilDua dan menyerahkan jurnalis untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada juru bicara aksi tersebut. Disinggung soal RUU PKS, BEM KM masih belum mengkaji poin-poin dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sehingga ia belum bisa banyak berkomentar.
"Konsern kami dari awal soal demokrasi dan korupsi. Ini masih kami susun lagi argumentasi dan kajian-kajiannya [soal RUU PKS]," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Muncul Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Penjelasan DLH Bantul
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Netralitas ASN dalam Pilkada Sleman 2024 Bakal Diawasi Ketat
Apdesi Ingatkan Agar Lurah Tetap Netral dalam Pilkada 2024
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Bakal Bergabung dengan Ratusan Orang untuk Aksi Hari Buruh
Kabupaten Sleman Prioritaskan Pembangunan Pertanian
Mempercepat Penanganan, Pemkab Kulonprogo Bikin Rembug Stunting
Program Transmigrasi, DIY Dapat Kuota 16 Kepala Keluarga
Jadwal Pemadaman Listrik Kamis 25 April 2024, Giliran Sleman, Kota Jogja dan Kulonprogo
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Jadwal Layanan Samsat Keliling Jogja Kamis 25 April 2024
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling Bantul April 2024
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Sheila on 7 Bikin Konser di Medan, Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Sumut Ikut Subur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Budayawan di Jogja Dilibatkan Pembuatan Maskot Pilkada 2024
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
- Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
- Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Advertisement
Advertisement
