Jogja Siap Pecahkan Rekor MURI 1.000 Difabel Tuli
Jogja akan jadi lokasi pemecahan rekor MURI 1.000 difabel tuli sekaligus seminar kebangsaan disabilitas oleh KND.
Demontrasi ratusan mahasiswa di DPRD DIY, Senin (30/9/2019)/Harian Jogja- Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY menggelar aksi di Gedung DPRD DIY, Senin (30/9/2019). Beberapa isu mereka suarakan, diantaranya UU KPK yang telah disahkan, pembakaran hutan, pelaksanaan reforma agraria, dan pemenuhan HAM oleh negara.
Koordinator Aksi, Asfar Yakib Untung, menilai Pemerintah dan DPR tidak belajar dari kesalahan Orde Baru. Alih-alih menuju arah yang lebih demokratis, negara justru membuat kebijakan yang mendorong sistem pemerintahan korup, otoriter dan eksploitatif.
"Beragam kebijakan yang disusun pemerintah dan DPR semakin bertentangan dengan pokok-pokok reformasi sebagaimana diamantkan dalam TAP MPR No. X/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Negara," ujarnya.
TAP MPR itu dengan tegas menyatakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan masalah yang terjadi selama rezim Orde Baru. Upaya bangsa dalam menghapuskan KKN sempat menemui kemajuan lewat reformasi birokrasi, pengesahan UU Tipikor dan pembentukan KPK.
Sayangnya pada 2019 beragam kemajuan yang telah diupayakan dalam pemberantasan KKN menghadapi pukulan yang besar. Beragam pembentukan regulasi dan kebijakan termasuk RUU KPK dan pemilihan pimpinan KPK diindikasi berdampak pada pelemahan kinerja KPK.
Ia juga menyoroti pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang sangat merugikan warga. Akibatnya sektor pendudikan tidak berjalan, perekonomian terganggu, dan kesehatan masyarakat terserang. "Kebakaean hutan tidak terjadi begitu saja, banyak temuan menyebutkan yang melatari kebakaran hutan merupakan ondustri besar," ujarnya.
Pemerintah pusat pun seakan tak acuh atas kejadian ini, ditu jukkan dengan lambatnya penanganan pemadaman api, juga tidak tegasnya aparatur negara dalam mencari tersangka pembakaran tersebut dan memberi sanksi kepada perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar.
Selain itu aksi ini juga menyoroti beberapa RUU seperti RUU KUHP, RUU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan. Massa aksi juga melakukan solat goib untuk mendoakan korban meninggal akibat represifitas aparat selama aksi mahasiswa sepekan.
Dekan Fakultas Hukum UII, Abdul Jamil, terlihat hadir dalam aksi ini. Ia turut berorasi di atas mobil komando dan mengimami solat goib. "Terus berjuang jangan berhenti Sampai tuntutan kita dikabulkan. KPK lahir karena reformasi, harus kita dukung," katanya.
Aksi di DPRD DIY digelar bersamaan dengan aksi #GejayanMemanggil Jilid II yang digelar di pertigaan Colombo dan dihadiri ribuan demonstran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jogja akan jadi lokasi pemecahan rekor MURI 1.000 difabel tuli sekaligus seminar kebangsaan disabilitas oleh KND.
Pencegahan stunting tidak hanya difokuskan pada anak, karena ibu juga harus mendapat perhatian.
PAD wisata Bantul baru Rp8,4 miliar hingga Mei 2026, turun dari tahun lalu. Faktor ekonomi dan kunjungan jadi penyebab.
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah di Rompok Ndeso, Kuwaru RT 02, Kalurahan Poncosari, Bantul.
Wali Kota Jogja Hasto dorong kampung wisata jadi ruang belajar. Turis asing diusulkan ikut mengajar anak-anak.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 22 Mei 2026 kembali normal. Cek jam keberangkatan lengkap dari Palur hingga Tugu Jogja.