Tanahnya Terkena Proyek Jalur Kereta Bandara, Warga Kulonprogo Pasang Tarif Rp4 Juta per Meter

Harianjogja.com, KULONPROGO- Warga Kulonprogo yang tanahnya tersentuk proyek jalur kereta bandara mulai pasang tarif.

Warga Kabupaten Kulonprogo yang terdampak pembangunan jalur kereta api Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA) berharap adanya pemberian kompensasi yang sepadan. Namun mereka mengaku pasrah dengan adanya program pemerintah tersebut.

"Asal harganya sesuai, tidak masalah," kata Ucik,48, seorang warga terdampak di Kulonprogo, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, pembangunan jalur kereta api dari Stasiun Kedundang menuju YIA, akan menggusur rumah, kios dan bangunan lain di atas tanah kas desa. Warga berharap kompensasi yang diberikan minimal Rp4 juta per meter.

Pasca pengadaan lahan bandara YIA, harga tanah melambung tinggi. Semisal di wilayah Siwaters, tanah di pinggir jalan mencapai Rp3 juta per meter. Harapan warga, dengan kompensasi tersebut mereka bisa mendapatkan tanah pengganti untuk tempat tinggal dan usaha yang baru di lokasi lain.

"Jangan sampai kita kehilangan tanah, tetapi kita tidak bisa lagi membeli tanah pengganti. Sekarang susah mencari lokasi yang strategis," ujar dia.

Warga yang lain, Siti Muniah mengaku proyek pengadaan lahan kereta bandara akan menggusur dua kios yang dipakai untuk berjualan makanan. Kios ini berdiri di atas tanah kas desa dan dibangun sejak 2015 lalu. Setiap harinya dia mampu mendapatkan penghasilan hingga Rp100.000.

Sebagai warga biasa, Siti hanya bisa pasrah dengan rencana pemerintah. Namun dia harap jika nanti tergusur diberikan tempat usaha baru, agar roda ekonomi keluarganya tetap berputar.

"Harapannya ada tempat relokasi usaha. Saya yang kena cuma kios ini, kalau rumah tidak kena," kata dia.

Kepala Desa Kaligintung, Hardjono mengatakan, warga sudah pernah mendapat sosialisasi adanya rencana penggusuran tersebut. Tim independen juga sudah melakukan survei untuk menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan.

"Kompensasi ini akan diberikan dengan konsep ganti untung, bukan ganti rugi," ujar dia.

Dari hasil pendataan ini, kata kades, akan menjadikan penentu besaran kompensasi yang akan diberikan. Menurut dia, harganya nanti diberikan lebih tinggi dari harga pasaran supaya warga dapat mencari lahan pengganti.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : iNews.id