Pemerintah Batal Menata Parangtritis Tahun Ini

Wisatawan memadati Pantai Parangtritis, Sabtu (16/6/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
29 Oktober 2019 23:37 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL- Rencana Penataan Parangtritis yang semula ditarget mulai dilakukan sebelum libur Lebaran Idul Fitri tahun ini tertunda. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul masih berupaya sosialisasi dan pendekatan agar saatnya nanti masyarakat menyadari untuk pindah secara mandiri tanpa harus dipaksa.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, mengatakan penataan yang dilakukan instansinya di Parangtritis tahun ini lebih banyak pada sosialisasi, komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di objek wisata yang menjadi ikon wisata pantai di Bantul tersebut.

Kwintarto mengakui sampai saat ini relokasi secara fisik atau pemindahan para pelaku usaha khususnya pelaku usah di selatan jalan corblok belum dilakukan. Sebelumnya ia sempat menyampaikan bahwa bahwa relokasi dilakukan sebelum libur lebaran.

Namun demikian pihaknya bukan berarti membiarkan dan mengizinkan pelaku usaha berjualan di lokasi tersebut. ia memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pelaku usaha asalkan tidak menambah jumlah pelaku usaha yang berjualam di selatan corblok. “Bukan kami mengizinkan tapi memberi kesempatan kerja dulu asal jangan sampai menambah volume. Saatnya nanti ketika digusur jangan merasa digususr karena sudah ada pemberitahuan,” kata Kwintarto di Pemkab Bantul, Selasa (29/10/2019).

“Saatnya nanti tiba menata bukan lagi soal tawar menawar, mereka sudah paham saatnya nanti akan ditata,” ujar Kwintarto.

Kwintarto menyatakan belum bisa mengeksekusi untuk merelokasi pelaku usaha, karena penataan yang dilakukan dalam bentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata juga masih ada jeda sehingga pihaknya mengkhawatirkan jeda penataan itu berdampak tidak bagus buat pelaku usaha.

Dinas Pariwisata, kata dia, akan menunggu KEK Pariwisata berjalan terlebih dahulu baru kemudian pemindahan pelaku usaha. Hal itu dilakukan agar masyaraat tidak mersa terdzolimi sehingga penataan yang dilakukan dapat dipahami semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Kwintarto pada dasarnya masyarakat sudah menyadari bahwa lahan yang mereka gunakan bukan lahan miliknya dan mereka siap sewaku-waktu untuk dipindah. “Solusi terakhir mereka ajukan saran saat ditata mereka minta tempat untuk usaha,” kata Kwintarto.

Soal tempat usaha sebagai gantinya, Kwintarto mengaku banyak pilihan yang sudah disiapkan, salah satunya adalah di bagian barat Parangtritis atau sekitar Parangkusumo. Kawasan tersebut saat ini terus digunakan sebagai ajang atraksi wisata seperti festival layang-layang, festival kuliner, dan berbagai kegiatan yang dapat menarik wisatawan.

Termpat tersebut diakuinya memang masih belum menjadi daya pikat seperti Parangtritis dan Depok sehingga pelaku usaha belum terlalu bersemangat untuk berjualan disitu. Namun dengan penataan yang dilakukan nanti, Kwintarto meyakini kawasan itu akan ramai.

Saat ini pihaknya juga tidak mungkin memaksakan pelaku usaha berjualan disitu sampai saatnya nanti ada keramaian. Ia menyatakan pelaku usaha yang selama ini sudah lama berjualan di Parangtritis harus lebih hidup ketika direlokasi nanti, bukan sebaliknya. “Penataan di kawasan ekonomi kreatif tapi mematikan ekonomi kreatif berarti itu penataan yang salah,” ungkap Kwintarto.

Lebih lanjut Kwintarto mengatakan tidak ingin asal merelokasi. Namun ketika saatnya nanti waktu penataan tiba dipastikan masyarakat sudah siap. “Kami sudah wanti wanti sejak awal pasa saanya nanti diatata masyarakat sudah siap untuk hijrah tidak merasa dipaksa,” tandas Kwintarto.

Sumarjo, salah satu pengusaha jasa penyewaan payung sebelumnya tidak mempersoalkan dengan rencana penataan yang dilakukan Pemkab Bantul. Namun ia meminta Pemkab untuk memperhatikan nasib para pelaku usaha dengan menyediakan tempat usaha yang lebih menguntungkan.

Ia mengkhawatirkan relokasi nanti tidak menguntungkan bagi pelaku usaha.