Tapping Box Cegah Kebocoran Pendapatan Daerah di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN-- Dimulai tahun ini, setiap restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir di Sleman dipasang tapping box. Dewan berharap, dengan dipasangnya tapping box Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman tidak lagi bocor dan bisa dioptimalkan.

Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta mengatakan di sisa tahun ini, Pemkab Sleman harus bisa memaksimalkan PAD-nya. "Sekarang kan sudah diterapkan tapping box, dipasang restoran, hotel, tempat hiburan untuk hindari kebocoran-kebocoran. Itu harus bisa dioptimalkan. Kalau bisa pendapatan lebih meningkat lagi," jelasnya pada Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, tahun ini target PAD Sleman sebesar Rp903 miliar. Sementara yang sudah tercapai sampai September yaitu Rp717 miliar. Pemkab harus bisa meraup Rp185 miliar lagi di sisa akhir tahun untuk bisa mengejar target PAD.

Haris mengatakan, diterapkannya tapping box pada wajib pajak, tidak hanya untuk mengejar kekurangan target PAD tahun ini saja, tapi juga untuk terus meningkatkan potensi PAD Sleman tahun depan.

Setelah ditetapkannya alat kelengkapan (Alkap) pada Senin (28/10/2019), DPRD Sleman langsung tancap gas membahas APBD tahun depan. "DPRD akan langsung maraton setelah paripurna (Pembentukan Alkap). Salah satu yang mendesak kita kejar yaitu APBD 2020," kata Haris. Ia mengatakan setelah diterapkannya tapping box, proyeksi target PAD dalam APBD 2020 pun harus ditingkatkan.

Kepala Sub Bidang Pendataan BKAD Sleman, Deni Ria Setiawati mengatakan sampai saat ini selama dua hari pemasangan sudah ada 28 unit tapping box terpasang pada 19 wajib pajak di Sleman. Pemasangan terus berlanjut, sampai Kamis (31/10/2019) ditargetkan sudah ada 40 unit tapping box terpasang pada 29 wajib pajak.

Sementara sampai akhir tahun pihaknya menargetkan 290 unit tapping box sudah terpasang. Tapping box akan terpasang di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di Sleman untuk mengatasi kebocoran.

Sebelum memasang, pihaknya melakukan survei terlebih dahulu pada tempat-tempat tersebut untuk melihat jumlah unit tapping box yang dibutuhkan. "Kadang ada satu wajib pajak itu butuh tiga unit tapping box," ujar Deni pada Selasa.

Setelah terpasang, tapping box langsung bisa merekam transaksi dari wajib pajak. Meski demikian, menurut Deni, apabila hasil perekaman transaksi itu tidak sesuai dengan kenyataan, pihak wajib pajak tetap bisa melakukan koreksi. "Kalau memang belum ada kesamaan tentunya harus ada koreksi dan klarifikasi," tutur Deni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News